Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) membagi organ perseroan atas tiga: pemegang saham (shareholders), Komisaris, dan Direksi. Ketiganya memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan perseroan. Tentu potensi sengketa antara organ perseroan itu dalam menjalankan peran dan fungsinya sulit dihindari.
Kali ini yang akan dibahas adalah sengketa antara pemegang saham minoritas dengan direksi perseroan yang dinilai bertindak merugikan kepentingan perseroan. Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, Heru Pramono dalam ulasan tertulisnya berjudul Mengenal Gugatan Derivatif dalam Hukum Perseroan Indonesia menggambarkan kompleksitas sengketa ini.
Menurut Hakim Agung Heru, pemegang saham mayoritas dalam struktur PT seringkali mendominasi proses pengambilan keputusan lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini kerap menempatkan posisi pemegang saham minoritas menjadi kurang strategis dalam pemungutan suara.
“Bahkan ketika Direksi yang mereka (pemegang saham minoritas—red.) nilai bermasalah justru dilindungi oleh mayoritas yang menopangnya. Dalam kondisi demikian, meminta pertanggungjawaban Direksi melalui Jalur RUPS menjadi mustahil,” tulis Hakim Agung Heru Pramono.

























