<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, <strong><u>tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan</u></strong> pelaku usaha jasa keuangan (&ldquo;PUJK&rdquo;) baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah untuk memberikan salinan perjanjian maupun akad kepada nasabah secara umum.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Akan tetapi, <strong>khusus dalam akad pembiayaan</strong>, <strong>PUJK yang bertindak sebagai kreditur wajib menyerahkan salinan akad kepada nasabahnya (debitur)</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, ada sejumlah kewajiban pelaku usaha yang perlu diperhatikan, terutama terkait penyampaian informasi produk dan/atau layanan kepada nasabah.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Haruskah Nasabah Diberikan Salinan Akad?

Sumber: Shutterstock

Jaminan Fidusia lebih dekat kesamaannya dengan rahn. Secara istilah, rahn adalah menahan sesuatu dengan cara benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang.

Posisi Jaminan Fidusia dan Karakter Pembiayaan dalam Akad Syariah

<p>Pada intinya, pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah bahwa dalam asuransi syariah:</p>

<ol>
	<li>tidak mengandung unsur maysir, gharar, dan riba; serta</li>
	<li>sistem pengelolaan dana dengan 2 rekening terpisah, yaitu rekening tabarru dan tijarah dalam asuransi syariah. Seandainya peserta asuransi tidak mengalami risiko, maka peserta asuransi tetap mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana tijarah. Sementara dana tabarru berfungsi untuk saling menanggung kerugian peserta.</li>
</ol>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Mengenal 2 Rekening Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah

<p>Terdapat beberapa fatwa individu cendikiawan muslim Indonesia, yang menyatakan bahwa praktik uang elektronik mengandung riba. Akan tetapi, berdasarkan <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah</a>, <strong>pelaksanaan dan penggunaan uang elektronik secara syariah diperbolehkan</strong> dengan mengacu kepada ketentuan dalam fatwa tersebut.</p>

<p>Walaupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan hukum positif, namun keberlakuannya sebagai doktrin dapat menjadi rujukan hakim maupun ahli hukum dalam menilai bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan uang elektronik secara syariah di Indonesia.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Syarat Agar Uang Elektronik Sesuai Syariah

<p>Pada dasarnya <strong>pengalihan kredit dari bank konvensional ke bank syariah dapat dilakukan</strong>, namun bank syariah harus melakukan analisa terlebih dahulu terkait dengan implementasi prinsip syariah atas objek perjanjian kredit tersebut. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank syariah. Analisa yang dilakukan oleh bank syariah harus mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko dan prinsip syariah.</p>

<p>Sedangkan aturan yang menjadi dasar dari pengalihan kredit ini adalah <a href="http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/31-Pengalihan_Utang.pdf">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang</a>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Pengalihan Kredit dari Konvensional ke Syariah, Mungkinkah?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk pertanyaan Anda yang pertama mengenai apa yang menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional, adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengelolaan bank syariah.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan perangkat hukumnya sendiri pada mulanya mengacu kepada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a> sebagaimana diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/573/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/nprt/1011/uu-no-21-tahun-2008-perbankan-syariah?PHPSESSID=uqokd1la43hcmef7erid3ato47" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bagaimana dengan kegiatan usaha dari bank syariah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Perbedaan Dasar Bank Konvensional dengan Bank Syariah

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bank Syariah seharusnya tetap melakukan kewajiban untuk memberikan pembiayaan dari apa yang sudah disepakati bersama. <strong>Jika nominal yang tertera pada akad dengan yang dicairkan adalah berbeda, itu artinya Bank Syariah tidak melaksanakan pembiayaan tersebut sesuai </strong><strong>a</strong><strong>kad.</strong></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Secara umum, menurut Pasal 55 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/nprt/1011/undangundang-nomor-21-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</a>, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan <strong>Peradilan Agama</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Pencairan Dana Pembiayaan Syariah yang Tidak Sesuai Akad

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat <em>ijab </em>(penawaran) dan <em>qabul</em> (penerimaan).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Istilah <em>al-�aqdu</em> (akad) dapat disamakan dengan istilah <em>verbintenis</em> (perikatan) dalam KUHPerdata. Sedangkan istilah <em>al-�ahdu</em> (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau <em>overeenkomst</em>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Perdata</a> yang berlaku di Indonesia.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata

Beranda

Home

akad

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#akad