Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah.

Terdapat perubahan ketentuan produk halal yang diatur dalam Perppu 2/2022 dibanding dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja khususnya mengenai jangka waktu penerbitan sertifikat.

Melihat Pengaturan Sertifikasi Halal Pasca-Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Mulai 2 Januari 2023 pelaku usaha sudah dapat mendaftarkan sertifikasi halal secara gratis yang akan dibuka sepanjang tahun 2023 sebanyak 1 juta kuota pelaku usaha.

Cara Dapatkan Sertifikasi Halal Kemenag Gratis 2023

Berdasarkan Pasal 127 PP No.39 Tahun 2021, produk impor mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri.

Begini Mekanisme Sertifikasi Halal untuk Produk Impor

Koordinator Bidang Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Sukandar .

Pernyataan self declare dalam sertifikasi halal untuk UMK tidak dikenakan biaya. Biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk senilai Rp230.000 dibebankan kepada APBN/APBD dan Fasilitas Lembaga Negara/Swasta.

Wajib Sertifikasi Halal, UMKM Bisa Kantongi Sertifikat Halal Tanpa Biaya

Ilustrasi: HOL

Alasan BPJPH Kemenag menggunakan logo baru halal dan dakwaan terhadap Bupati Kuansing non aktif juga turut dibahas Redaksi Hukumonline.

Dari Nikah Beda Agama Hingga Rekomendasi Advokat untuk Revisi UU Cipta Kerja

Logo Label Halal yang baru. Foto: Kemenag

Label Halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu objek berbentuk gunungan dan motif Surjan atau Lurik Gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas yang lancip ke atas. Hal ini juga turut merepresentasikan kehidupan manusia.

Ketentuan BJPH dalam Penetapan Logo Halal Baru

Logo Label Halal Indonesia. Foto: Kemenag RI

Label Halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan Halal Indonesia.

Label Halal Ganti Logo, Ini Bentuk Barunya!

Secara hukum, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (&ldquo;UMK&rdquo;) tetap wajib mengurus sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (&ldquo;BPJPH&rdquo;), yang mana kewajiban tersebut didasarkan pada pernyataan pelaku UMK.

Permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMK yang memenuhi kriteria tidak dikenai biaya. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi? Lalu, bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya!

Beranda

Home

bpjph

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bpjph