Ilustrasi.  Foto: RES

Akibat dampak dari pendekatan keamanan yang selalu digunakan untuk menangani persoalan di papua, mulai dari menambah jumlah aparat keamanan dan posko-posko militer.

Perlu Pendekatan Berbeda dalam Penanganan Konflik Papua

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Foto: ADY

Seperti mendorong aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah prosedural dan upaya pemulihan terhadap korban maupun keluarga korban, hingga memantau perkembangan situasi di Wamena lebih lanjut serta berkoordinasi dengan pemangku  kepentingan terkait.

5 Sikap Komnas HAM Terkait Kerusuhan di Wamena Papua

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Foto: ADY

Antara lain segera menghentikan konflik bersenjata dan menjamin keselamatan warga sipil di Papua, hingga  pemerintah dan Komnas HAM harus melakukan dialog damai dan mediasi dengan kelompok bersenjata di Papua.

Kontras Rekomendasikan 4 Hal atas Batalnya Jeda Kemanusiaan Papua

Ilustrasi aksi protes warga Papua. Foto: RES

Belum terlaksananya nota kesepahaman Jeda Kemanusiaan Bersama, dikarenakan pemerintah Indonesia belum serius dan tulus. Pemerintah Indonesia termasuk Komnas HAM harus serius berkomitmen membuka jalan menuju perundingan damai dan keadilan bagi masyarakat Papua.

Menagih Janji Pemerintah Tuntaskan Konflik Bersenjata di Tanah Papua

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Foto: RES

Kemenaker telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Disnaker Kabupaten Morowali Utara dan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi anarkis.

Konflik Pekerja GNI di Morowali, Menaker Minta Usut Tuntas

Presiden Jokowi (kiri) saat berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN ke-41 yang secara khusus membahas implementasi 5-point consensus (5PC) Myanmar di Hotel Sokha, Phnom Penh, Jum'at (11/11/2022). Foto: setpres

Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progress signifikan dari implementasi 5PC dan tidak melihat ada komitmen junta militer untuk mengiplementasikannya. Indonesia juga menyerukan segera menghentikan segala tindak kekerasan di Myanmar.

Presiden Jokowi Sampaikan Sejumlah Poin Penting Isu Myanmar di KTT ASEAN 

Narasumber dalam diskusi bertema 'Kekerasan Bersenjata di Papua dan Dampaknya Bagi Masyarakat Sipil', Selasa (30/8/2022). Foto: ADY 

Sampai Agustus 2022, Imparsial menghitung setidaknya ada 3.657 prajurit TNI-Polri yang dikirim ke Papua. Periode 1 Januari 2021-30 Juli 2022 terjadi 63 peristiwa kekerasan bersenjata di Papua dengan korban masyarakat sipil sedikitnya 37 orang.

Imparsial Sebut Pengiriman Pasukan ke Papua Bermasalah Secara Hukum 

Massa berdemo menolak Pimpinan Pasukan Junta Militer Myanmar (Tatmadaw) Jenderal Min Aung Hlaing yang hadir dalam KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, tahun lalu. Foto: RES

Konsensus 5 poin ASEAN yang diterbitkan April 2021 untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM di Myanmar dianggap gagal.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak ASEAN Bersikap Tegas Atas Kejahatan Militer di Myanmar

Beranda

Home

konflik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#konflik