Konflik agraria struktural yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan atau institusi negara masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum mampu dituntaskan dengan baik oleh pemerintah. Perlu banyak terobosan agar dapat mengurai berbagai persoalan konflik agraria di banyak daerah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mencatat sepanjang 2023 terjadi 241 letusan konflik agraria struktural. Setidaknya ada 3 sektor bisnis yang paling banyak menyumbang letusan konflik agraria itu. Pertama, perkebunan dan agribisnis ada 108 letusan konflik yang mencakup 124.545 hektar lahan, 37.553 kepala keluarga (KK), dan 164 desa terdampak.
Kedua, sektor properti sebanyak 44 konflik yang meliputi 64.119 hektar, 33.206 KK, dan 49 desa terdampak. Ketiga, pertambangan ada 32 konflik yang menyasar 127.525 hektar, 48.622 KK dan 57 desa terdampak. Berikutnya proyek infrastruktur 30 konflik, kehutanan 17 konflik, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembangunan fasilitas militer masing-masing 5 konflik.
“Sepanjang 10 tahun ini kita punya PR berat di sektor perkebunan dan agribisnis karena menyumbang angka konflik tertinggi,” kata Dewi dalam peluncuran Catatan Laporan Tahunan Agraria 2023, Senin (15/1/2024).
Baca juga:
- KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 'Letusan' Konflik Agraria
- Di dalam Konflik Agraria, Persoalan Hukum Represif Seringkali Terjadi
Pada sektor perkebunan, konflik paling banyak terjadi di perkebunan komoditas sawit dengan 88 letusan konflik, tebu 6, kelapa 5, pisang dan teh masing-masing 2 serta 1 untuk komoditas karet, cengkeh, dan peternakan. Sektor properti yang menyumbang banyak yakni perumahan 17 letusan konflik, klaim aset pemerintah 7, kawasan industri 6, kampus dan pariwisata masing-masing 3 serta villa, sport centre dan hotel 1.
Letusan konflik agaria struktural di sektor pertambangan paling banyak terkait komoditas nikel 15 letusan konflik, batubara 6, pasir dan emas masing-masing 5 dan 1 batu kapur. Sektor infrastruktur yang paling banyak menyumbang konflik agraria yakni proyek tol dan jalan umum masing-masing 6 konflik, pembangkit listrik 5, pembangunan Ibu Kota Nusantara 4, fasilitas umum 3, serta pelabuhan, bandara, dan kereta api masing-masing 1.