Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Foto: Istimewa

Putusan itu menunjukan harapan publik akan tegaknya keadilan hukum di Papua semakin membaik. Kondisi penegakan hukum seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan militer.

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Papua

Ilustrasi 

Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menghukum terdakwa Mayor Inf Helmanto Fransiskkus Dakhi dengan penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Putusan ini sudah semestinya dapat menjadi acuan terhadap 8 terdakwa lainnya yang masih akan menjalani persidangan yang terdiri dari 4 pelaku militer dan 4 pelaku sipil.

Koalisi Apresiasi Terdakwa Kasus Mutilasi Warga Papua Divonis Seumur Hidup

Salah satunya, Komnas HAM meminta persidangan dilakukan secara independen dan imparsial sesuai prinsip persidangan adil (fair trial).

Rekomendasi Komnas HAM untuk Kasus Mutilasi 4 Warga Mimika Papua

Proses hukum para terdakwa dari militer dan sipil diadili secara terpisah menimbulkan persoalan teknis dan tidak sesuai dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3 Catatan Koalisi Atas Persidangan Kasus Mutilasi 4 Warga di Timika Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe dibawa petugas KPK saat dihadirkan di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Foto: RES

Antara lain meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan meningkatnya konflik dan kekerasan semakin meluas di wilayah Papua; meminta aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan. 

Rekomendasi Komnas HAM Soal Situasi Papua Pasca Penangkapan Lukas Enembe

Massa aksi pro demokrasi dan mahasiswa Papua se-Jawa-Bali menggelar demonstrasi di kawasan Gambir, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto Ilustrasi: RES

Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. Pendekatan keamanan yang militeristik harus diubah dengan mengutamakan peran dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. 

Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Konferensi pers KPK penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua, Rabu (11/1).

Dalam jumpa pers, KPK turut menghadirkan Lukas Enembe yang telah menggunakan rompi tahanan. Selain itu, yang bersangkutan menggunakan kursi roda dikawal dengan petugas KPK.

Lukas Enembe Resmi Ditahan KPK, Rekening Senilai Rp76,2 Miliar Diblokir

Gubernur Papua Lukas Enembe dijaga ketat oleh petugas kpk dan personil kepolisian saat memasuki ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Lukas Enembe Tiba di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta

Beranda

Home

papua

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#papua