Janji 3 Capres Tegakkan HAM di Papua
Melek Pemilu 2024

Janji 3 Capres Tegakkan HAM di Papua

Mulai dari menegakan hukum dan HAM, dialog, dan menghadirkan keadilan di Papua.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Kiri-kanan: Tiga capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dalam arena debat capres di area Gedung KPU Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. Foto: RES
Kiri-kanan: Tiga capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dalam arena debat capres di area Gedung KPU Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. Foto: RES

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua yang masih terus terjadi menjadi materi yang disampaikan panelis dalam debat calon presiden (Capres) di area Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Panelis bertanya kepada masing-masing capres tentang kebijakan yang akan diterbitkan untuk mengatasi persoalan di Papua serta penegakan hak asasi manusia (HAM).

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang mendapat giliran pertama menjawab masalah di Papua rumit karena ada gerakan separatisme. Prabowo mengatakan gerakan separatisme di tanah Papua sudah berlangsung panjang dan tak ada pernah rampung. Dia menilai ada campur tangan pihak lain.

“Gerakan separatisme itu kita ikuti cukup lama dan melihat ada campur tangan asing disitu,” ujarnya dalam debat perdana capres-cawapres 2024 yang diselenggarakan di area halaman kantor KPU Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Pria yang juga masih aktif menjabat Menteri Pertahanan itu mengklaim ada kekuatan tertentu yang selalu ingin Indonesia mengalami disintegrasi dan pecah. Tapi Prabowo mengakui masalah HAM adalah yang penting untuk diutamakan untuk menyelesaikan masalah di Papua. Dalam menangani persoalan itu yang dihadapi tak hanya orang Papua sendiri tapi juga ada teror dari kelompok separatis.

“Rencana saya menegakkan hukum, memperkuat aparat di situ dan mempercepat pembangunan ekonomi. Menghabisi teroris dan menegakkan HAM,” janji Prabowo dalam menyelesaikan persoalan di Papua jika terpilih sebagai Presiden.

Baca juga:

Menanggapi pernyataan Prabowo, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berpendapat rencana itu tidak cukup. Baginya selain menegakan hukum dan HAM penting juga menggelar dialog. “Dialog menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan dan kelompok disana yang menyelesaikan masalah itu dan itu akarnya,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait