Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan debat pertama calon Presiden dan wakil Presiden (capres-cawapres) 2024 dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi dan misi sesuai tema debat.
Dalam kesempatan itu, Anies berjanji akan menempatkan negara hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan keadilan, memberikan manfaat dan kepastian kepada semua. Hal itu harus dipegang teguh kekuasaan baik di puncak maupun jajarannya. “Tapi banyak aturan 'ditekuk' sesuai kepentinggan pemegang kekuasan dan ini harus diubah dan dikembalikan,” ujarnya dalam Debat Perdana Capres-Cawapres 2024, Selasa (12/12/2023) malam.
Menurut Anies, peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukan penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai prinsip hukum yang berlaku dan itu harus dikembalikan pada muruah negara hukum bukan negara kekuasaan. Kekuasaan harus diatur hukum, bukan malah hukum yang diatur penguasa. Hukum harusnya tegak, walau kenyataannya bengkok, sehingga tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Maka ini harus diubah, mendorong perubahan mengembalikan hukum tegak pada semuanya,” ujarnya.
Baca Juga:
- 6 Agenda Hukum Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD Usung 4 Agenda Hukum
- Beragam Isu Hukum Diusung dalam Visi Misi Prabowo-Gibran
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung salah satu anak muda yang bisa menjadi cawapres, padahal ada ribuan generasi milenial atau generasi z yang peduli terhadap kaum marjinal dan ketika mengkritik pemerintah mereka malah menghadapi kekerasan, benturan, dan gas air mata.
Dia juga menyoroti kasus yang dialami ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, tapi laporannya tidak ditindaklanjuti dan sampai meninggal. Bahkan dia mengingatkan ada pendukung Prabowo Subianto ketika maju menjadi capres pada Pemilu 2019 silam yang menuntut keadilan, tapi sampai hari ini tidak mendapat keadilan sesuai harapan.
“Kami berkomitmen mengembalikan muruah bernegara, menempatkan hukum di tempat yang paling tinggi, termasuk menyangkut urusan ASN, TNI, dan Polri,” tegas Anies.