Setiap pasangan calon Presiden dan wakil Presiden (Paslon Capres-Cawapres) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju sebagai kandidat pemilu 2024 memiliki visi dan misi yang diusungnya. Seperti paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki program kerja di bidang hukum.
Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi itu dijabarkan dalam 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Sedikitnya ada 2 dari 8 misi Asta Cita yang berkaitan dengan hukum yakni poin pertama tentang ‘Memperkokoh Ideololgi Pancasila, Demokrasi, dan HAM,’ dan poin ketujuh ‘Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba’.
Kemudian dari 8 program hasil terbaik cepat salah satunya menaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, termasuk TNI/Polri dan pejabat negara. Prabowo-Gibran menyebut pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.
Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, dan pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. 17 Program prioritas yang bakal diluncurkan Prabowo-Gibran antara lain reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Baca juga:
- 6 Agenda Hukum Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD Usung 4 Agenda Hukum
Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
“Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir,” begitu kutipan sebagian Visi dan Misi Prabowo-Gibran.