Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu dari 17 program prioritas paslon yang saat ini masing-masing menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Walikota Solo itu. Dalam visi dan misinya, Prabowo-Gibran menyebut korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.
Pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan menurut Prabowo-Gibran perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberatasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan negara.
Reformasi tiga bidang
Asta Cita poin ketujuh secara khusus mengulas 3 isu bidang hukum. Pertama, reformasi politik, antara lain mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi. Membangun Single Identity Number (SIN) dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan NIK Ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Pemilu.
Soal pemilu, Prabowo-Gibran berjanji untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.
Kedua, reformasi hukum, di mana Prabowo-Gibran berjanji bakal memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
Bank tanah akan dibuat sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah, diantaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang habis masa berlakunya. Meninjau kembali peraturan tentang zona hunian tempat tinggal perkotaan sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan. Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial. Serta menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli pekerja.
Lebih lanjut Prabowo-Gibran berjanji menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik. Memprioritaskan pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, dan perburuhan.
Melakukan revitalisasi fungsi pengawasan melalui pembangunan inspektorat (independen dan akuntabel) dan pengawasan kebocoran penerimaan perpajakan yang dikombinasikan sistem transaksi keuangan yang bersifat bankable dan pembayaran non-tunai. Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.
Ketiga, reformasi tata kelola pemerintahan. Berbagai program yang diusung Prabowo-Gibran antara lain meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas. Meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal yang mampu melipatgandakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur negara. Mengembangkan sistem smartgovernment untuk meningkatkan kualitas pelayanan.