Mengenai kakak ipar Anda dari korban jadi tersangka, pada dasarnya semua orang yang melakukan tindak pidana dapat menjadi tersangka. Namun demikian, jika tindakan yang dilakukan merupakan pembelaan diri, maka dapat dijadikan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. 

Namun demikian, perihal apakah nantinya kakak ipar Anda akan dihukum atau tidak, semua bergantung pada bukti-bukti yang ada di persidangan dan berdasarkan pada keyakinan hakim.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Awalnya Korban Malah Jadi Tersangka, Bagaimana Hukumnya?

Acara Instagram Live Headline Talks Hukumonline, Senin (6/2). Foto: WIL

Pemberian status tersangka kepada almarhum adalah penghinaan terhadap orang meninggal. Semua korban meninggal dunia tidak bisa menjadi subjek hukum yang akan berefek pada penghinaan terhadap orang meninggal.

Korban Tewas Jadi Tersangka, Pakar: Itu Penghinaan, Tidak Adil, dan Tidak Beradab

Bentuk Perlindungan yang Diberikan LPSK Terhadap Saksi dan Korban

Belum ada mekanisme khusus yang mengatur hal tersebut.

Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana, Angin Segar Atau Permasalahan Baru?

Kekisruhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya yang menelan ratusan korban, Sabtu (1/10/2022) malam. Foto: Tangkapan layar youtube

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang, anggotanya antara lain akademisi, pengamat, purnawirawan TNI/Polri, wakil ketua KPK 2015-2019, dan mantan pemain sepakbola tim nasional Indonesia.

Begini Bunyi Keppres TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan

Aparat penegak hukum perlu berhati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan supaya negara tidak rugi dalam mengeluarkan biaya ganti rugi  terhadap korban apabila terjadi salah tangkap.

Bentuk Ganti Rugi bagi Korban Salah Tangkap

Menghentikan perang adalah cara paling bermartabat. Menghentikan penderitaan bangsa manapun dari dampak perang adalah cara paling manusiawi.

Perang Satu Orang

Ya, benar. Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;) baru saja menerbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&amp;p=1&amp;q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&amp;rs=1847&amp;re=2022#!?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perma_1_2022">Perma 1/2022</a> tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi ke korban tindak pidana.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagaimana tata cara permohonan restitusi dan kompensasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana

Beranda

Home

korban

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#korban