<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Mengenai kakak ipar Anda dari korban jadi tersangka, pada dasarnya semua orang yang melakukan tindak pidana dapat menjadi tersangka. Namun demikian, jika tindakan yang dilakukan merupakan pembelaan diri, maka dapat dijadikan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Namun demikian, perihal apakah nantinya kakak ipar Anda akan dihukum atau tidak, semua bergantung pada bukti-bukti yang ada di persidangan dan berdasarkan pada keyakinan hakim.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</span></p>


Awalnya Korban Malah Jadi Tersangka, Bagaimana Hukumnya?

<p>Ya, benar. Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;) baru saja menerbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62415f4e6638d/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022?r=0&amp;p=1&amp;q=mahkamah%20agung%20nomor%201%20tahun%202022&amp;rs=1847&amp;re=2022#!?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perma_1_2022">Perma 1/2022</a> tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi ke korban tindak pidana.</p>

<p>Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.</p>

<p>Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.</p>

<p>Bagaimana tata cara permohonan restitusi dan kompensasi?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Tata Cara Permohonan Restitusi dan Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana

<p>Perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam <strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;)</strong>, sebab, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut.</p>

<p>Sama halnya dengan perbuatan perkosaan mayat, KUHP juga tidak mengatur secara spesifik mengenai mutilasi mayat. Namun, dalam praktiknya mutilasi mayat didahului dengan pembunuhan, sehingga pelaku dapat dijerat dengan <strong>Pasal 340</strong> tentang pembunuhan berencana, <strong>Pasal 339 KUHP</strong> tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana; atau <strong>Pasal 338 KUHP</strong> tentang pembunuhan biasa.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban salah tangkap merujuk pada Pasal 95 ayat (1) <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/undangundang-nomor-8-tahun-1981" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a> (&ldquo;KUHAP&rdquo;).<strong> </strong>Pasal tersebut pada dasarnya <strong>tidak </strong><strong>membedakan</strong> korban salah tangkap berdasarkan jenis pekerjaannya, termasuk pengamen sekalipun. Terdapat pula contoh putusan yang memerintahkan negara membayar ganti rugi bagi para pengamen korban salah tangkap.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ganti Kerugian bagi Pengamen Korban Salah Tangkap

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Untuk kepentingan pembuktian, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Benda-benda yang disita penyidik dapat dikembalikan lagi pada pihak yang bersangkutan jika perkara telah diputus, jika benda sudah tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan, jika perkara tidak jadi dituntut, atau jika perkara dikesampingkan atau ditutup demi hukum.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</span></span></div>


Pengembalian Barang Curian yang Disita Kepada Korban

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Publikasi putusan pengadilan melalui sistem elektronik harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai <strong>pengaburan informasi identitas saksi korban </strong>untuk putusan yang memuat perkara asusila sebagaimana yang Anda alami. Sehingga di sini kami beranggapan terjadi kelalaian Mahkamah Agung dalam mengelola putusan terkait kasus Anda dalam sistem elektronik miliknya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, <a href="https://belmawa.ristekdikti.go.id/2019/07/10/sarana-publikasi-karya-ilmiah-mahasiswa/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/565/N.B1/HK.01.01/2019 tentang Sarana Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa</a><strong> mewajibkan </strong>setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa <strong>harus dipublikasikan </strong>melalui sarana-sarana yang telah ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan penelitian yang mengkaji suatu kasus asusila dapat diakses publik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, ada jalan yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana asusila untuk menghapuskan jejak digital yang tersebar pada beberapa situs tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Penelitian Tidak Mengaburkan Identitas Korban Asusila

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kewenangan untuk menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan ranah<strong> penyidik Kepolisian</strong>, bukan Anda (korban) sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf d <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/node/1060/undangundang-nomor-22-tahun-2009/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</a> (UU LLAJ).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bagaimana dengan perbuatan korban yang menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) penabrak? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Korban Kecelakaan Lalin Tidak Berwenang Menyita SIM/STNK Penabrak

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sekalipun korban memaafkan pelaku, penghentian pemrosesan perkara kekerasan dalam rumah tangga (&ldquo;KDRT&rdquo;) hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana KDRT yang dilakukan pelaku termasuk dalam delik aduan, dengan syarat kekerasan fisik atau psikis yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sekalipun Pasal 75 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> membatasi tenggat pencabutan laporan selama 3 bulan setelah dibuat, terdapat kemungkinan bahwa pencabutan laporan tersebut dapat diterima.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Penghentian Proses Hukum karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT

Beranda

Home

korban

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#korban