Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pilkada Bersifat Permanen
Hal itu termuat dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan peradilan khusus tidak relevan l...
Pro Kontra Mengembalikan Pilkada ke DPRD
Alasan perlunya mengkaji ulang dikarenakan tingginya biaya politik dan korupsi politik. Di lain sisi...
Penjabat Kepala Daerah dan Tantangan Menjalankan Kewenangannya
Ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhi...
Imparsial: Pemerintah Terkesan Manfaatkan Kekosongan Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah
Penunjukan perwira TNI aktif sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah mengindikasikan pemerintah memanfaa...
3 Rekomendasi TII untuk Pemilihan Penjabat Kepala Daerah
Perlu Peraturan Pemerintah untuk mengatur mekanisme pemilihan dan penetapan penjabat kepala daerah. ...
Presiden Tegaskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Sesuai Jadwal
Presiden meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontesta...
Keserentakan Pilkada dan Periode Pejabat Kepala Daerah yang Problematik
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa masa jabatan kepada daerah adalah selama l...
Akademisi Bicara Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
Seperti banyaknya pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak Desember 2020 mengindikasikan demokr...