Hal itu termuat dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan peradilan khusus tidak relevan l...
Alasan perlunya mengkaji ulang dikarenakan tingginya biaya politik dan korupsi politik. Di lain sisi...
Ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhi...
Penunjukan perwira TNI aktif sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah mengindikasikan pemerintah memanfaa...
Perlu Peraturan Pemerintah untuk mengatur mekanisme pemilihan dan penetapan penjabat kepala daerah. ...
Presiden meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontesta...
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa masa jabatan kepada daerah adalah selama l...
Seperti banyaknya pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak Desember 2020 mengindikasikan demokr...