Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 masuk tahap pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Proses pemungutan suara rencananya digelar 27 November 2024 mendatang. Salah satu tantangan berat dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada soal menutup celah kecurangan. Perlu upaya serius semua pihak untuk mencegah kecurangan, karena pertaruhannya integritas Pemilu dan Pilkada yang digelar
Peneliti Themis Indonesia, Hemi Lavour mencatat dari penelitian yang dilakukannya sedikitnya ada 3 temuan mengenai potensi kecurangan Pilkada 2024. Pertama, praktik politik dinasti yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 lalu diduga kuat akan terjadi lagi. Misalnya, anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep punya kans kuat menjadi bakal calon Gubernur Jawa Tengah. Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang sekarang menjabat sebagai Walikota Medan berpeluang maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara.
Hemi mengingatkan, praktik politik dinasti seperti yang terjadi dalam Pilpres 2024 lalu menimbulkan banyak penyalahgunaan. Seperti bantuan sosial (Bansos), dan pengerahan aparatur pemerintahan untuk mendukung calon tertentu. Hakim konstitusi dalam perkara penyelesaian perselisihan hasil Pilpres 2024 secara umum menolak gugatan para pemohon, tapi ada 3 majelis konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ketiga hakim itu dalam pendapat berbeda intinya mengamini terjadi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan yang terjadi dalam Pilpres 2024.
“Hakim konstitusi Saldi Isra melihat ada potensi penyalahgunaan bansos agar masyarakat memilih pasangan calon tertentu. Diperkuat hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Themis Indonesia, Perludem, ICW dan Yayasan Dewi Keadilan bertema Kecurangan Pilkada 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN, Selasa (13/8/2024).
Baca juga:
- Akademisi FHUI: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Tidak untuk Pilkada 2024
- MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Diputus Kilat!
Politik dinasti berkaitan juga dengan mahar politik yang dikeluarkan para calon. Hemi mencatat para calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota harus merogoh kocek sampai Rp30 miliar untuk mahar politik. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nilainya lebih besar lagi sampai Rp100 miliar. Temuan itu diamini hasil penelitian KPK.
Sebaran politik dinasti pada Pilkada 2024 tersebar di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Banten, dan Kalimantan Timur. Seperti Pilkada di wilayah Banten, yang bertarung antara 2 keluarga dinasti. Totalnya sekitar 42 bakal calon yang maju dalam Pilkada 2024 berkaitan dengan praktik politik dinasti.
