Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 726 Pasal RUU Pemilu ke DPR, Usul Hapus Dua Ambang Batas
RUU sandingan yang disodorkan koalisi masyarakat sipil itu diharapkan menjadi acuan Komisi II dalam ...
Sebut Penyadapan Aktivis Bentuk Pembungkaman, WALHI dan YLBHI Soroti Bobroknya Penegakan Hukum
Praktik penyadapan dan intimidasi terhadap aktivis pembela HAM serta lingkungan dinilai bukan lagi s...
Menyoroti Tebang Pilih Penanganan Kasus Penyadapan
Perbedaan perlakuan aparat penegak hukum terhadap dugaan penyadapan yang terjadi kepada presiden den...
Bendera Bulan Bintang Berujung Maut, Di Mana Batas Kewenangan TNI di Ranah Sipil?
Terdapat satu warga sipil tewas diterjang peluru panas akibat pengibaran Bendera Bulan Bintang.
Ketika Perempuan Mencari Keadilan, LBH APIK Jakarta Hadir Menjadi Ruang Aman
Menghadapi stigma, keterbatasan penegakan hukum, hingga maraknya kekerasan berbasis gender online, L...
PSHK Terpilih dalam Think Tanks to Watch 2026, Ini Kiprah Pembaruan Hukumnya
Konsisten sejak tahun 1998, PSHK mendorong pembaharuan hukum melalui pemantauan legislasi, advokasi ...
Batasi Parpol Akar Oligarki, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Sistem Politik
Oligarki kini menguasai Indonesia melalui posisinya yang strategis di partai politik dan DPR. Akibat...
Ini Persoalan Potensial Undang-Undang Satu Data Indonesia
UU SDI yang baru saja disahkan pada awal Oktober 2026, menyimpan berbagai persoalan yang nantinya be...














