<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Untuk menjalankan pekerjaan, Anda selaku pekerja migran, perlu memiliki hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja timbul setelah disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kerja oleh para pihak yang mempunyai&nbsp;unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Bekerja tanpa memiliki perjanjian kerja di luar negeri berisiko tidak mendapatkan hak-hak Anda sebagai pekerja seperti upah, keselamatan kerja, dan sebagainya.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, langkah apa yang harus ditempuh pekerja migran untuk mendapatkan perjanjian kerjanya kembali?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Pekerja Migran Habis Masa Kontrak, Tempuh Langkah Ini

<p>Sebelum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;), pemberi kerja harus memperhatikan ketentuan maupun kewajiban yang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> dan peraturan turunannya. Lantas, adakah ketentuan perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia di dalam satu perusahaan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Adakah Aturan Perbandingan Jumlah TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (Lokal)?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Selain pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan, juga ada kemungkinan hukum pidana Indonesia dapat diterapkan pada pekerja migran Indonesia tersebut dengan persyaratan tertentu, mengingat berlakunya <strong>asas-asas hukum pidana</strong>.</span></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kemudian karena hukum pidana termasuk ranah hukum publik dan bersifat <em>dwingenrecht</em>, maka dalam hal ini pekerja migran Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana <strong><u>tidak dapat memilih</u></strong> akan menundukkan diri pada hukum yang dianggap lebih menguntungkan dirinya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun jika pekerja migran Indonesia telah diadili dan mendapatkan hukuman dari negara tempat tindak pidana dilakukan, maka ia tidak dapat diadili kembali oleh pengadilan Indonesia atas kasus yang sama, hal ini merujuk pada asas <strong><em>ne bis in idem</em></strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Berbuat Pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringankan Baginya?

Kementerian Tenaga Kerja diminta memperketat aturan bagi perusahaan yang akan mengirimkan PMI secara legal. 

Polri Diminta Menindak Tegas Pengiriman Pekerja Migran Ilegal

Hani Adhani. Foto: Istimewa

​​​​​​​Putusan MK dapat menjadi patokan bagi seluruh stakeholder untuk memiliki persepsi atau pandangan yang sama dalam hal memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi TKI atau Pekerja Migran Indonesia.

Kewajiban Negara Melindungi Pekerja Migran Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Upaya pemerintah dalam mencegah praktik perdagangan orang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/undangundang-nomor-21-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a>. Aturan ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban maupun calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan sebutan pekerja migran Indonesia berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a250cfb3f41c" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</a>, harus dilindungi berlandaskan <strong>anti perdagangan manusia</strong> dengan memberikan <strong>pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari <i>Human Trafficking</i> 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perihal apakah agen pengirim tenaga kerja ke luar negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi dapat dijerat menggunakan Pasal 4 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a> atau tidak, untuk itu perlu diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:</div>

<ul>
	<li>
	<div>setiap orang;</div>
	</li>
	<li>
	<div>membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;</div>
	</li>
	<li>
	<div><strong>dengan maksud untuk&nbsp;dieksploitasi</strong>&nbsp;di luar wilayah negara Republik Indonesia.</div>
	</li>
</ul>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Agar dapat dipidana atas dasar tindak pidana perdagangan orang, maka kesemua unsur di atas harus terpenuhi. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipidana.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Aktivitas TKI menjelang keberangkatan di bandara. Foto: SGP

Hasil kerja Timwas TKI pada 2018 ini dapat bermanfaat bagi perlindungan pekerja migran Indonesia baik pada masa sebelum bekerja, masa bekerja, dan masa setelah bekerja di luar negeri.  

Beragam Solusi Atasi Persoalan Perlindungan Pekerja Migran

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#tki