Jumat, 22 Januari 2010
Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisasi Dampak Negatif ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
Bagaimana menetralisir dampak negatif ASEAN CHINA FREE TRADE yang telah berlaku pada 1 Januari 2010 ? Temukan jawabannya dalam Seminar Hukumonline 2010 : PERAN HUKUM INDONESIA DALAM MENETRALISASI DAMPAK NEGATIF ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
Project

 

Pemberlakuan ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) pada 1 Januari 2010 menuai pro kontra di berbagai kalangan. Produk-produk China yang terkenal murah menjadi hal yang dikhawatirkan para penentang kebijakan. Meskipun di satu sisi pemberlakuan ACFTA memberikan peluang bagi pengusaha untuk menembus pasar China. Namun, di sisi lain, pemberlakuan ACFTA dinilai merugikan dan mengancam kelangsungan industri nasional dan mendorong terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara lain;

 

  • Perdebatan penggunaan Keppres dalam meratifikasi ACFTA
  • Opsi penundaan pemberlakuan ACFTA
  • Opsi perubahan kesepakatan ACFTA (modification of  commitments)
  • Tindakan-tindakan pengamanan produk dari masuknya produk asing (safeguards actions)
  • Upaya-upaya darurat untuk menyelamatkan perekonomian (emergency measures and other trade remedies)
  • Celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menetralisasi dampak negatif ACFTA
  • Penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan ACFTA
  • Keuntungan pemberlakuan ACFTA bagi Indonesia
  • Potensi persaingan usaha tidak sehat akibat pemberlakuan ACFTA

 

Untuk membahas sekaligus memperoleh pemahaman yang baik mengenai permasalahan tersebut di atas, maka hukumonline.com telah menggelar Seminar hukumonline 2010 : "PERAN HUKUM INDONESIA DALAM MENETRALISASI DAMPAK NEGATIF ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)", pada Rabu, 10 Februari 2010, bertempat di Istana Ballroom, Lt.4, Hotel Sari Pan Pasifik, Jl. M.H Thamrin 6, Jakarta.

 

Narasumber yang hadir sebagai berikut: 

 

  • Edy Putra Irawady (Deputi Menko Perekonomian BidangPerdagangan dan Perindustrian) - Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi Pengusaha dan Industri Lokal dalam Pemberlakuan ACFTA di Indonesia
  • Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) - Urgensi Penundaan Pemberlakuan ACFTA
  • Sofjan Wanandi (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia – APINDO) - Kesiapan Pengusaha Lokal dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN-China
  • Tresna P. Soemardi (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha) - Peran KPPU Dalam Melindungi Persaingan Usaha Di Indonesia Berkaitan dengan Permberlakuan ACFTA
  • A. Zen Umar Purba (Partner, Ali budiardo, Nugroho, Reksodiputro Counsellor at Law) - Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Pengusaha Lokal dalam Rezim ACFTA
  • Prof. Hikmahanto Juwana (Akademisi dan Pakar Hukum) - Peran Hukum Indonesia Dalam Menetralisasi Dampak Negatif Pemberlakuan ACFTA

 

Moderator:

 

  • Ahmad Fikri Assegaf (Partner, Assegaf Hamzah & Partners)
  • Alexander Lay (Praktisi Hukum)

 

Notulensi Seminar ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.com.* Silahkan hubungi kami via email talks(at)hukumonline(dot)com.

 

*syarat dan ketentuan berlaku

 

Acara ini didukung oleh :

Assegaf, Hamzah and Partners

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellor At Law

 

 

 

 

 

 

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua