Jumat, 10 June 2016
Sosialisasi dan Diskusi PERMA Gugatan Sederhana
GNS/MU
Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) yang diselsesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, dimana gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015) . Yang menarik dari PERMA ini adalah baik penggugat/tergugat tidak wajib didampingi oleh kuasa hukum. Sehingga baik tergugat/penggugat dapat menjalankan proses gugatan sederhana secara mandiri. 

Namun, tentu saja terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan gugatan sederhana ini dan walaupun terlihat simple dan biaya yang cenderung tidak mahal, belum banyak yang memanfaatkan sistem gugatan sederhana ini. Oleh karena itu Pusat Studi Hukum an Kebijakan Indonesia (PSHK),Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung bekerjasama dengan hukumonline.com dan didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) mengadakan "Sosialisasi dan Diskusi PERMA Gugatan Sederhana", yang telah diselenggarakan pada Selasa, 21 Juni 2016, bertempat di Hotel Aryaduta-Tugu Tani, Jakarta. Adapun tujuan dari Diskusi ini adalah untuk memperkenalkan Perma Gugatan Sederhana agar dapat lebih dikenal oleh kalangan luas, serta memberikan penjelasan tentang mekanisme gugatan sederhana dan pelaksasaan gugatan sederhana.


Narasumber dalam Sosialisasi dan Diskusi ini adalah : 

 

  • Syamsul Ma'arif (Hakim Agung)
  • Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM)
  • Bimo Prasetyo (Praktisi)

Moderator  : Estu Dyah (Peneliti dari PSHK)

 

Narasumber
Farah Ratnadewi Indriani
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Syamsul Ma'arif
Hakim Agung
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua