Minggu, 13 November 2016
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 : Implikasi, Implementasi dan Tantangannya
Pemahaman akan pemberlakuan UU Merek dan Indikasi Geografis terbaru
GNS/FD
Dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia industri, perdagangan maka perlu didukung oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum Oleh sebab itu setelah 15 (lima belas) tahun berjalan, akhirnya pada Oktober 2016 ini DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 2016) menggantikan UU sebelumnya yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU 15/2001).
 
Dilihat dari penamaan judul UU menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis telihat bahwa pengaturan Indikasi Geografis sekarang diatur lebih komprehensif. Selain itu terkait dengan definisi dari merek itu sendiri, terdapat perbedaan dengan UU 15/2001. UU 2016 mendefinisikan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan dalam UU 2016 ini sudah ada perluasan tipe merek, yaitu merek konvensional dan merek non-tradisional dimana sebelumnya dalam UU 15/2001 hanya diatur mengenai merek konvensional.
 
Dengan adanya perubahan terkait dengan pengaturan merek dan indikasi geografis, maka Hukumonline.com bekerja sama dengan K&K Advoates pada Rabu, 30 November 2016, bertempat di Mercantile Athlete Club, WTC I, mengadakan Diskusi Hukumonline.com2 2016 dengan tema “Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 : Implikasi, Implementasi dan Tantangannya”. Narasumber dalam diskusi ini adalah :
  • Didik Taryadi  (Kepala Subdit Pemeriksaan Merek, DJKI);
  • Syahda Guruh L. Samudera (Kepala Subdit Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Lingkungan Hidup, Direktorat Perjanjian Ekososbud, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional);
  • Justisiari P. Kusumah (Managing Partner K&K Advocates).
Diskusi ini dibuka oleh Bapak Fathlurachman (Direktur Merek dan Indikasi Geografis, DJKI) yang dalam pidato pembukaannya menyampaikan mengenai urgensi pembentukan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016 serta perbandingan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016. Serta dalam diskusi ini juga membahas mengenai ketentuan-ketentuan terbaru yang tertuang dalam UU Merek dan Indikasi Geografis 2016, ketentuan internasional terkait indikasi geografis dan penyelesaian sengketa merek.
Narasumber
Didik Taryadi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Fathlurachman
Kementerian Hukum dan HAM RI
Syahda Guruh L. Samudera
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua