Selasa, 22 November 2016
Arah Kebijakan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Pembahasan beberapa perubahan penting dalam Revisi UU ITE
AW/AM
 

 
 
Pada tanggal 27 Oktober 2016, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU tersebut pada pokoknya bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan terkini mengenai informasi dan transaksi elektronik yang telah berkembang pesat sejak Undang-Undang ITE tahun 2008 berlaku secara resmi.

Revisi UU ITE, yang berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara telah diberikan nomor menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 19/2016), diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan yang muncul pasca UU No 11/2008. Sejalan dengan harapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI agar regulasi ini dapat tersosialisasi dengan baik, Assegaf Hamzah & Partners bekerja sama dengan hukumonline.com menyelenggarakan diskusi dengan topik “Arah Kebijakan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Indonesia Pasca Revisi UU ITE” yang ditujukan untuk para pelaku hukum yang bergerak di bidang Teknologi Informasi.

Dalam diskusi ini dibahas terkait Revisi UU ITE ini dari dua aspek, yaitu aspek regulasi dan praktik hukum. Sebagai contoh, dari aspek regulasi yang disampaikan oleh Teguh Arifiyadi sebagai Kasubdit Penyidikan dan Penindakan – Direktorat Keamanan Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tujuan utama dari revisi UU ITE adalah penguatan peran pemerintah dan memperbaiki kesalahan dalam penerapan pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Sementara itu dari sisi hukum, Zacky Zainal Husein yang merupakan Partner dari Assegaf Hamzah and Partners menyampaikan beberapa poin positif terkait Revisi UU ITE ini, termasuk di antaranya terkait diperjelasnya pengertian 'Penyelenggara Sistem Elektronik' dan juga keikutsertaan negara sebagai penyelenggara sistem elektronik. Namun, sebagai catatan, perlu diperjelas terkait sejauh mana peran pemerintah dalam Revisi UU ITE ini dan juga perlu diperjelas terkait implementasi Right to be Forgotten. Sudut pandang lain dari sisi penegakan hukum disampaikan oleh Ahmad Maulana yang juga merupakan Partner dari Assegaf Hamzah and Partners. Menurut Maulana, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan khususnya terkait perluasan alat bukti dan juga perubahan atas ketentuan pidana dalam beberapa tindak pidana elektronik.

Secara umum, diskusi yang dimoderatori oleh Yanuar Pribadhie yang merupakan Member dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) ini berjalan dengan lancar. Seluruh peserta sangat antusias berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin muncul pasca Revisi UU ITE ini di perusahaan mereka masing-masing. Diskusi ini dilaksanakan di Fraser Place Setiabudi pada 5 Desember 2016 yang lalu.
 
 
Narasumber
Ahmad Maulana
Assegaf Hamzah & Partners
Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.
Indonesia Cyber Law Community
Zacky Z. Husein
Assegaf Hamzah & Partners
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua