Senin, 03 September 2018
Implementasi Reformasi Regulasi Public Procurement bagi Pelaku Usaha
Workshop ini memberikan pemahaman mengenai reformasi regulasi pengadaan barang/jasa serta implikasi dan permasalahannya bagi pelaku usaha
DFC/ES

Hukumonline.com mengadakan Workshop dengan topik “Implementasi Reformasi Regulasi Public Procurement bagi Pelaku Usaha” yang ditujukan untuk para pelaku usaha maupun praktisi hukum. Tujuan dari workshop ini ialah memperoleh pemahaman secara tuntas dan mendalam mengenai reformasi regulasi pengadaan barang/jasa serta implikasi dan permasalahannya bagi pelaku usaha. Workshop ini dibahas melalui 3 sesi, yaitu:

Sesi 1: Arah Kebijakan Perkembangan Regulasi mengenai Public Procurement

  • Tinjauan Singkat Mengenai Regulasi Perpres No 16 Tahun 2018 beserta 13 Peraturan Pelaksanaan Terbaru;
  • Poin Penting serta Tujuan Adanya Reformasi Regulasi Public Procurement;
  • Hal-hal Teknis yang Penting untuk Diketahui mengenai Reformasi Regulasi Public Procurement bagi Pelaku Usaha;
  • Implementasi E-marketplace untuk Memenuhi Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah

Sesi 2: Pengaruh Reformasi Regulasi Public Procurement Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha

  • Memahami Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasca Reformasi Regulasi Public Procurement;
  • Bentuk – bentuk Penyalahgunaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
  • Risiko - risiko yang Sering Terjadi dan Mitigasi Risiko dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Sesi 3: Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasca Reformasi Regulasi Public Procurement 

  • Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Melalui Layanan Penyelesaian sengketa Kontrak oleh LKPP, Arbitrase, maupun Pengadilan

 

Secara umum, Workshop ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antusias dalam berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan Public Procurement. Workshop ini dilaksanakan di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta pada hari Selasa, 25 September 2018 lalu.

----------

Jika anda tertarik dengan notulensi workshop ini, silahkan hubungi kami via email ke alamat [email protected]. Notulensi workshop tersedia gratis untuk pelanggan hukumonline.com*. 

*Syarat dan Ketentuan berlaku

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua