Jumat, 29 Maret 2019
E-Commerce Indonesia: Road Map dan Perkembangan Kebijakan Perlakukan Perpajakan
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan gambaran besar terhadap peta jalan dari pertumbuhan e-commerce di Indonesia, serta perkembangan kebijakan perlakuan perpajakan terhadap e-commerce
MHH/ES
Hukumonline.com mengadakan diskusi dengan topik “E-Commerce Indonesia: Road Map dan Perkembangan Kebijakan Perlakukan Perpajakan” yang ditujukan untuk para pelaku usaha di bidang e-commerce. Dalam workshop ini dibahas melalui dua aspek, yaitu:
  • Perspektif Bisnis & Kerangka Regulasi dari E-Commerce” dimana diskusi dihadiri oleh dua panelis, yaitu Ibu Sri Hariyati selaku Kepala Biro Hukum dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Ibu Ardhanti Nurwidya selaku Anggota Bidang Ekonomi Digital dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)
  • Perlakuan Perpajakan E-Commerce & Implikasi Hukum” dimana diskusi dihadiri oleh dua panelis, yaitu Ibu Afia Cita Fitriana selaku Senior Associate dari ANC Attorneys at Law dan Even Alex Chandra selaku Ketua Kebijakan Umum dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).
  • Diskusi ini dimoderatori oleh Hamalatul Qur'ani dari Hukumonline.com.
Diskusi materi pada sesi 1 meliputi Road Map E-Commerce di Indonesia, Landscape Regulasi Kegiatan E-Commerce di Indonesia, Potensi Perkembangan Sektor E-Commerce di Indonesia, serta Peran Asosiasi dalam Memajukan Industri Digital Sektor E-Commerce di Indonesia. Sementara itu, pada sesi 2, diskusi materi meliputi Kerangka Pengaturan Perlakuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia dan Poin Penting di dalamnya, Tanggapan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Perpajakan E-Commerce dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha, Implikasi Hukum dari Kebijakan Perpajakan E-Commerce, Aspek Kepatuhan serta Mitigasi Risiko.
Secara umum, diskusi ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antuasias dalam berdiskusi terkait dengan polemik perlakuan perpajakan terhadap pelaku usaha e-commerce. Diskusi ini telah dilaksanakan di Sari Pacific Hotel, Jakarta pada 28 Maret 2019 lalu.
------------

Jika anda tertarik dengan notulensi Diskusi ini, silahkan hubungi kami via email ke [email protected] Notulensi Diskusi ini tersedia gratis bagi pelanggan Hukumonline.com*.

*syarat dan ketentuan berlaku
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua