Utama

Prof Susi Dwi Harijanti: RUU MK Runtuhkan Independensi Hakim Konstitusi

Independensi MK runtuh melalui politisasi, yakni perubahan UU MK yang sarat kepentingan politik partisan. Substansi RUU Perubahan Keempat UU MK tidak ditujukan untuk memperkuat MK.
Ady Thea DA

UU PDP Bakal Berlaku, Perusahaan Harus Bersiap Patuhi Aturan Perlindungan Data Pribadi

Mengingat adanya risiko hukum atau sanksi bagi perusahaan yang tidak menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dimiliki. ke depannya, kontrol dan alat keamanan siber yang kuat perlu diperhatikan lebih untuk memastikan pemenuhan perusahaan atas upaya menjaga data pribadi.
Ferinda K Fachri

Jadi Polemik, PSHK Desak Pembahasan Revisi Keempat UU MK Dihentikan

Perubahan Keempat UU MK dinilai menunjukkan iktikad buruk pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan perubahan itu disusun melalui proses yang senyap, tertutup, tergesa-gesa, minim partisipasi publik, serta substansinya kental dengan kepentingan politik.
Fitri Novia Heriani

Menyoal Larangan Penayangan Ekslusif Karya Jurnalistik dalam RUU Penyiaran

RUU masih berstatus diharmonisasi di Baleg. Diakui masih terdapat banyak pasal yang menuai kritik dan DPR membuka diri menerima masukan dari masyarakat.
Rofiq Hidayat

MA Godok Pedoman Pemidanaan Perkara Narkotika

Sudah dibentuk pokja untuk merancang draf Perma. Ke depan diharapkan terbit produk legislasi yang mengubah pendekatan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dari pidana menjadi kuratif atua pengobatan.
Ady Thea DA

Memahami Implementasi Hukum Pidana dalam Ketenagakerjaan

Hukum pidana ketenagakerjaan seharusnya menjadi upaya akhir atau ultimum remedium.
Mochamad Januar Rizki

Pentingnya Peran Hakim Menjaga Keseimbangan dalam Kekuasaan Pemerintahan

Untuk memastikan agar fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan tetap berjalan maka lembaga yudikatif harus diperkuat, terutama untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan lembaga anti rasuah atau KPK. Kedua lembaga ini harus diperkuat untuk menghindari abuse of power yang menghasilkan tindakan koruptif.
Fitri Novia Heriani

Palestina Kian Genting, Afrika Selatan Ajukan Permintaan Mendesak ke ICJ

Terdapat 3 poin yang diminta Afrika Selatan untuk ditambahkan dalam provisional measures, salah satunya Israel harus segera menarik diri dan menghentikan serangan militernya di Rafa. Afrika Selatan meminta ICJ mempercepat keputusan dalam waktu seminggu.
Ferinda K Fachri

Pembentukan Tim Pansel Jadi Titik Krusial Nasib KPK Mendatang

Terdapat tiga indikator untuk menunjukan pemerintah serius membenahi pemberantasan korupsi melalui proses pemilihan tim pansel.
Mochamad Januar Rizki

Jurus Ketua MA Prof Syarifuddin Akselerasi Modernisasi Peradilan

Pandemi Covid-19 memicu MA segera menerapkan teknologi informasi dalam berbagai bidang.
Ady Thea DA