Terbaru

Inkonsistensi Regulasi Salah Satu Faktor Rendahnya Investasi ke Indonesia

Setiap level birokrasi berwenang membentuk regulasi tetapi mekanisme pengawasan atas prosesnya terbilang minim.
Willa Wahyuni

Think Policy Luncurkan Platform Bijak Demokrasi

Targetnya menjaring pengguna sebanyak 10 juta orang untuk ikut mengawal kebijakan pemerintah, membuat komunitas, menyuarakan aspirasi kepada pemerintah dan belajar tentang kebijakan publik.
Ady Thea DA

'Sea and Coast Guard' Diusulkan Masuk Pembahasan Revisi UU Pelayaran

Pembahasan revisi UU Pelayaran dinilai perlu mengatur ketentuan mengenai penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan keamanan di laut.
CR 31

Simak, Begini Aturan Barang Bawaan Penumpang Ibadah Haji 2024

Para calon jemaah haji diminta untuk mematuhi ketentuan mengenai barang bawaan penumpang.
Fitri Novia Heriani

RUU Pelayaran Harus Berdampak Positif bagi Pelaku Usaha Logistik

Salah satu pasal penting dalam RUU Pelayaran adalah penguatan asas cabotage, yang mengatur, hanya kapal berbendera Indonesia yang boleh mengangkut barang dan penumpang antar pulau di Indonesia.
Rofiq Hidayat

Dari 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Hingga Hak Istri Setelah Cerai

Hukumnya kena PHK karena kesalahan berat hingga siapa yang bertanggung jawab secara pidana dalam kecelakaan maut bus turut dibahas Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan

Revisi Undang-Undang Kementerian Negara mengubah jumlah keseluruhan 34 kementerian menjadi disesuaikan dengan kebutuhan Presiden.
CR 31

KPPU Mulai Sidangkan Perkara Persekongkolan di BRIN

Dalam LDP, Investigator KPPU memaparkan berbagai temuan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Temuan tersebut antara lain proses pengadaan yang mengarah pada produk tertentu, penciptaan persaingan semu, praktik diskriminasi, penambahan pengadaan dan harga kontrak, serta adanya tindakan yang memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender.
Fitri Novia Heriani

Yuk Pahami Strategi Mengatasi Tantangan Hukum Persaingan Usaha

Seminar publik ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha serta penanganan berbagai isu terkini yang muncul dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks.
Tim Hukumonline

Dewan Pers: Ada Pola Sistematis Kemerdekaan Pers Dikurangi

Secara resmi Dewan Pers bersama 11 konstituen yang terdiri dari 4 asosiasi jurnalis dan 7 asosiasi perusahaan pers menolak RUU Penyiaran.
Ady Thea DA