Tidak hanya DP tools, KPU juga berusaha proaktif mendata dan memutakhirkan data pemilih untuk pilpres mendatang. Anggota KPU Syamsul Bahri menekankan bahwa pendekatan secara langsung kepada masyarakat pun tengah gencar dilakukan oleh pihak KPU. Karena kita semua tidak mendata hanya yang aktif saja, yang pasif pun kita data, jelasnya.
Sampai saat ini, lanjut Syamsul, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sudah bergerak mendatangi rumah warga untuk mendaftar bagi yang belum terdaftar waktu pemilu legislatif lalu. Sistem seperti ini sebelumnya telah dijelaskan oleh pihak KPU sebagai salah satu bentuk perubahan dan perbaikan sistem pendataan untuk menghindari terjadinya permasalah DPT seperti pada Pemilu legislatif lalu.
Pengadaan Pilpres
Sementara itu, menjelang pilpres 8 Juli mendatang, lelang pengadaan logistik seperti kertas suara, tinta pemilu, dan segel mulai dilakukan. Aziz menjelaskan bahwa proses pengadaan dan pelelangannya tidak yang berbeda dari proses dalam pemilu legislatif lalu. Mekanismenya sama seperti yang kemarin. Mereka (Perusahaan percetakan) yang persiapkan semua dan yang dilelang adalah tinta, segel dan surat suara, jelasnya.
Materi yang akan dilelang terlebih dahulu adalah surat suara yang pendaftaran perusahaannya telah dibuka hari ini (12/5). Khusus untuk surat suara, karena berkaitan dengan kertas suara dan sebagainya, akan didahulukan, ujarnya. Untuk materi lainnya, akan dilakukan setelah proses pelelangan surat suara usai dilakukan.
Selain itu, pelelangan surat suara ini, juga dimaksudkan untuk mengejar waktu pengadaan logistik khususnya surat suara yang waktunya kurang dari sebulan. Kalau surat suara minimal dalam peraturannya 18 hari, jelasnya. Demi mengejar waktu itulah, KPU akan lebih memfokuskan pengadaan surat suara dan kemudian mendistribusikannya ke daerah atau zona yang sama seperti waktu pendistribusian logistik untuk pemilu legislatif lalu.
Untuk menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar melakukan pembenahan sistem dan internal kelembagaan. Untuk pembenahan sistem pendataan pemilih yang menjadi masalah dalam pemilu legislatif lalu, KPU langsung bertindak cepat dengan merancang sistem pendataan pemilih baru.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif yang lalu akan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres. Data tersebut kemudian akan dibersihkan dan dimutakhirkan untuk dijadikan DPT Pilpres. Untuk keperluan pembersihan DPS tersebut, KPU sudah menyiapkan sebuah program yang diberi nama DP Tools. Program ini akan dipakai untuk mendeteksi pemilih ganda dalam DPT Pemilu legislatif lalu.
Menurut jadwal yang ditetapkan oleh KPU, pada tanggal 10 Mei lalu DPS Pilpres telah diumumkan kepada masyarakat dan kemudian akan ditempelkan di setiap Kelurahan. Pada tanggal 11 Mei sampai 17 Mei mendatang, DPS tersebut kemudian akan ditanggapi oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS bisa mendaftarkan dirinya agar bisa masuk dalam DPT pilpres nantinya. Untuk keperluan pemutakhiran inilah, KPU saat ini tengah mengoptimalkan fungsi dari alat DP Tools ini.
Anggota KPU Abdul Aziz menjelaskan sebanyak 60 kabupaten/kota telah menggunakan software ini. Penggunaan DP Tools, lanjutnya, telah dioptimalkan di tingkat daerah untuk mengecek pemilih ganda, data pemilih yang aneh terutama dari data umur, dan data pemilih yang seharusnya sudah meninggal dunia namun masih masuk dalam DPS. Tapi, kalau yang meninggal karena tidak bisa lapor sendiri ya terpaksa harus dideteksi dengan cara manual, termasuk TNI/POLRI, jelas Aziz.
Aziz mengklaim software DP Tools cukup berjalan baik di tingkat daerah. Sejauh yang saya tahu, dari Sumatera Selatan melaporkan bahwa ada kabupaten/kota yang telah menggunakan itu. Hasilnya, mereka bisa mengetahui data pemilih yang digandakan, ujar Aziz. Sampai saat ini penggunaan software ini pun, lanjutnya, masih digunakan di daerah-daerah lainnya untuk proses pembersihan dan juga pemutakhiran DPT di masing-masing tingkatan sampai tanggal 17 Mei mendatang.