hukumonline
Rabu, 24 Pebruari 2010
Catatan tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak
Oleh: Chandra Kurniawan *)
Tulisan ini akan menguraikan catatan penulis terhadap Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung.
Dibaca: 58625 Tanggapan: 12

Pengaturan mengenai bahasa Indonesia dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No. 24/2009) masih terus menyisakan tanda tanya besar dalam benak para praktisi hukum dan kalangan dunia usaha termasuk investor asing. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaaan merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

 

Selama ini pro dan kontra menyeruak terutama terkait dengan ketentuan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang ini bersinggungan dengan penyusunan kontrak. Dalam kehidupan sehari-hari penyusunan kontrak banyak ditangani praktisi hukum. Keterkaitan ini menimbulkan implikasi besar terhadap perkembangan dunia kontrak di Indonesia.  

 

Ketentuan Pasal 31 UU tersebut menyebutkan bahwa:

 

Ayat (1):

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

 

Ayat (2):

Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

 

Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

 

UU No. 24/2009 memang tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Akan tetapi, banyak kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ancaman pembatalan terhadap kontrak-kontrak yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang melibatkan pihak asing dan menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukumnya pada saat UU No. 24/2009 ini berlaku.

 

Sebenarnya bila kita membaca secara seksama bunyi ketentuan pasal tersebut, secara tersirat, menyebutkan bahwa terhadap perjanjian yang melibatkan pihak asing, pembentuk undang-undang memberikan kedudukan yang equal terhadap kewajiban penggunaan bahasa. Bukan hanya mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, tetapi juga bisa ditulis dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Akan tetapi jika kita amati lebih lanjut, pihak pembuat Undang-Undang menggunakan frasa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian sehingga harus diinterpretasikan lebih luas dari frasa ditulis juga sehingga kata wajib digunakan harus diartikan bukan hanya ditulis tetapi juga ditafsirkan sehingga jelas bahwa tidak dapat dilakukan pemilihan bahasa mana yang berlaku selain bahasa Indonesia.

 

Dalam beberapa kesempatan baik melalui seminar maupun wawancara dengan berbagai media, pihak pembentuk Undang-Undang tampak ingin meredam kekhawatiran yang timbul. Akan tetapi hal tersebut malah semakin menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan. Misalnya interpretasi terhadap kata-kata “wajib” dalam UU No. 24/2009 tersebut yang menurut pembentuk Undang-Undang seharusnya diartikan lebih bersifat anjuran. Padahal, jelas kata “wajib” merujuk pada suatu keharusan.

 

Puncaknya, beberapa waktu lalu, Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) mengeluarkan tanggapan terhadap permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU No. 24/2009 sebagai tanggapan terhadap permohonan klarifikasi yang diajukan beberapa advokat di Jakarta.

 

Adapun beberapa poin pernyataan surat Menkumham tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Penandatanganan perjanjian privat komersial dalam bahasa Inggris tanpa disertai bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana dimaksud UU No. 24/2009 sehingga perjanjian tersebut tetap sah dan tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan;
  2. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 31 UU tersebut menunggu sampai dikeluarkan Peraturan Presiden;
  3. Kewajiban tersebut tidak berlaku surut sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut.
  4. Terkait dengan penggunaan bahasa para pihak pada dasarnya bebas menyatakan bahasa mana yang akan digunakan dalam kontrak dan jika Peraturan Presiden nantinya menetapkan para pihak wajib menggunakan dua bahasa maka para pihak baru akan terikat terhadap kewajiban penggunaan dual bahasa tersebut akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi para pihak untuk memilih bahasa mana yang akan digunakan jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap kata atau kalimat dalam perjanjian tersebut.

 

Menarik untuk disimak poin-poin tanggapan dari surat Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tersebut. Ada beberapa catatan terhadap tanggapan dari Menteri Hukum dan HAM, yakni:

 

Poin pertama, perjanjian privat komersial dalam bahasa Inggris tanpa disertai bahasa Indonesia memang semestinya tidak menjadikan perjanjian tersebut secara serta merta menjadi tidak sah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa nasional pihak asing tersebut membuka peluang para pihak untuk memintakan pembatalan ke pengadilan dengan berbagai alasan. Misalnya pelanggaran terhadap kewajiban dalam ketentuan UU No. 24/2009 atau alasan ketidakmengertian para pihak terhadap isi dari perjanjian dimaksud.

 

Menarik disimak mengenai “kekreatifan” para advokat dalam mencari dasar dalam memohonkan pembatalan atau memohonkan perjanjian dinyatakan batal demi hukum jika muncul perkara mengenai hal tersebut. Harap dicatat bahwa konsekuensi batal demi hukum dan pembatalan terhadap perjanjian harusnya memiliki akibat hukum yang berbeda.

 

Poin kedua dan ketiga, terhadap pernyataan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 31 tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden. Hal tersebut kurang tepat sebab Pasal 50 UU No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas menyebutkan bahwa peraturan perundangan-undangan mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga UU No. 24/2009 seharusnya sudah berlaku pada tanggal 9 Juli 2009  sehingga terhadap perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2009 dan sesudahnya wajib menggunakan bahasa Indonesia dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka selain wajib menggunakan bahasa Indonesia juga ditulis menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris .

 

Mengenai bunyi ketentuan Pasal 40 UU No. 24/2009 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan bahasa Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden, ketentuan ini seharusnya diinterpretasikan bahwa Peraturan Presiden hanya akan mengatur detail penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian akan tetapi bukan berarti penangguhan berlakunya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian tersebut.

 

Poin keempat, terhadap kebebasan memilih bahasa  mana yang berlaku jika terdapat sengketa, terlepas dari pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak, seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Sebab, esensi dari ketentuan pengaturan mengenai bahasa dalam UU No. 24/2009 ini adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Sehingga sudah seharusnya pilihan bahasa tersebut tidak dapat dilakukan terhadap kontrak yang dibuat di Indonesia dan memilih penyelesaian hukum di pengadilan Indonesia jika terjadi sengketa. Jika pilihan bahasa itu dapat dilakukan maka esensi dari ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menjadi sia-sia (lihat analisis di atas).

 

Kekuatan Mengikat Surat Menkumham

Ketentuan Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 2004 (“Keppres No.35/2004”) salah satunya mengatur mengenai tugas, wewenang dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan Ham).

 

Namun tidak ada satu pun kewenangan yang secara tegas menyebutkan bahwa Departemen Hukum dan HAM dapat memberikan interprestasi terhadap ketentuan Undang-Undang  sehingga Surat Menkumham tersebut hanya akan dapat dipakai sebagai acuan para pihak yang berkepentingan saja dan tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut.

 

Peran aktif Mahkamah Agung

Indonesia sebenarnya menganut konsep Trias Politica dimana terlihat dengan adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang) dan yudikatif(mengadili atas pelanggaran undang-undang).

 

Lembaga yudikatif (dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan peradilan) memiliki kewenangan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta atau tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain. Mahkamah Agung juga berwenang memberikan petunjuk kepada Pengadilan terkait kewenangan yang dimiliki Pengadilan dalam pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang hukum kepada Lembaga Negara lainnya bila diminta. Memang tidak disebutkan secara tegas mengenai apakah para pihak dalam perjanjian ataupun advokat dapat meminta fatwa terkait dengan interpretasi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini, akan tetapi patut dicoba karena fatwa atau SEMA akan lebih efektif mengikat para hakim dalam memutus perkara. Tercatat bahwa pada tanggal 21 April 2004, MA pernah mengeluarkan fatwa atas permohonan seorang advokat (Henry Yosodiningrat) terkait dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 khususnya mengenai salah satu syarat bakal calon Kepala Daerah/wakilnya terkait penafsiran “tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana”. Meskipun hal ini masih mungkin diperdebatkan terkait dengan pemohon dan kewenangan MA menginterpretasikan ketentuan undang-undang bukan materi peraturan yang berada di bawah UU.

 

MA juga dituntut untuk proaktif mengeluarkan produk hukum baik berupa SEMA atau fatwa untuk meredam keresahan dan ketidakseragaman interpretasi terhadap ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam UU No. 24/2009 tersebut.

 

-----

*) Penulis adalah alumnus Universitas Padjadjaran, Bandung

 

Share:
tanggapan
Info soal Tanggapan MenkumHAMMuhammad Imaduddin 19.05.11 08:18
Mas Chandra, saya ingin bertanya, bolehkah saya mendapatkan copy dari Surat Tanggapan MenkumHAM sebagaimana yg dimaksud dalam tulisan mas? atau adakah link yang bisa diakses terkait surat tanggapan tersebut? Kemudian, sampai sekarang sudah adakah peraturan presiden yg dimaksud dlm tulisan mas? Jika ada, boleh minta link dokumennya. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Imad
@rentenir cintachandra kurniawan 25.03.10 12:07
waduh...tampak emosi nih rekan rentenir cinta...hihi...sedikit klarifikasi,saya ga ngemeng kok saya hanya belajar menuangkan isi pikiran saya dengan menuliskan..anyway, terima kasih atas tanggapan dan koreksinya...ditunggu ah tulisan rentenir cinta dlm bentuk yang nyata...mengutip kata-kata Pramoedya Ananta Toer..."sepandai apapun seseorang, jika ia tidak menulis maka ia akan dilupakan sejarah"...hehe
cinta Bahasa Indonesia?rentenir cinta 22.03.10 17:12
jangan banyak ngemeng tentang Bahasa Indonesia deh...nulis "sanksi" aja ga bener!!

[quote]........hal ini juga bukan berarti bahwa karena tidak ada sangsinya maka suatu hal yang diwajibkan menurut UU menjadi tidak memiliki akibat hukum atau tidak perlu dipatuhi.[unquote]
http://badanbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/st. mas 02.05.13 11:09
sang·si a bimbang; ragu-ragu: aku masih -- akan kemampuanmu mendaki gunung itu; me·nyang·si·kan v 1 menaruh syak (akan); meragukan: mereka masih juga - kebenaran berita itu; 2 menimbulkan kebimbangan (keraguan): ucapan-ucapannya itu -; 3 masih ada syak di dalamnya; belum nyata benar; belum tentu benar: tindakan mereka masih -; pe·nyang·si n orang yg tidak mudah percaya; orang yg lekas bimbang: - Tuhan masih banyak di dunia ini; ke·sang·si·an n kebimbangan; keragu-raguan; syak: sikap sembrononya telah menimbulkan - pd kekasihnya
lagi2 produk uu dari mereka yg bukan ahli hukum...marmut 22.03.10 12:21
...rumusan kalimat dari pasal 33 (1) seharusnya lebih jelas. Kewajiban berbahasa Indonesia wajib digunakan dalam nk atau perjanjian antar subyek hukum Indonesia. Kalau maksud UU adalah penggunaan BI secara luas, maka lakukan program terencana. Taatlah pada azas, dan kemerdekaan berkontrak adalah azas!
perdebatan adalah nutrisi bagi kaum intelektualchandra kurniawan 17.03.10 18:35
Menanggapi pernyataan Bu Louise terkait dengan ketidak kakuan maksud pembuat UU, menurut saya, hal inilah yang memicu perbedaan penafsiran terhadap ketentuan UU tersebut dan kita sebagai jurist dituntut memiliki pemahaman yang baik dan variasi pemikiran terhadap maksud pembuat UU. Perbedaan sudut pandang merupakan suatu hal yang wajar bagi para jurist... Mengenai kata wajib, menurut saya karena kata wajib tidak didefinisikan secara khusus dalam UU tersebut maka kita seharusnya berpatokan pada arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana mengartikan kata wajib sebagai harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan.. Saya tidak bermaksud menafsirkan secara harafiah terhadap pengertian kata wajib tetapi mengembalikan kepada arti kata tersebut menurut KBBI. Mengenai ketidakadaan sangsi, hal ini juga bukan berarti bahwa karena tidak ada sangsinya maka suatu hal yang diwajibkan menurut UU menjadi tidak memiliki akibat hukum atau tidak perlu dipatuhi. Sedangkan mengenai pilihan bahasa yang berlaku, jika hal tersebut diperbolehkan maka esensi dari UU ini tidak akan tercapai. Terlebih kalo kita membaca konsideran dan tujuan pengaturan dari UU ini sendiri…membuat kita merinding akan rasa nasionalis dan cinta bahasa Indonesia..haha…Terkait dengan investor asing harus berpikir panjang, saya rasa bukan masalah bahasa yang mereka kawatirkan sangat akan tetapi lebih kepada penegakan hukum di negeri ini…Menurut saya tidak berlebihan kita mencontoh negara-negara lain yang telah mewajibkan penggunaan bahasa nasional mereka dalam perjanjian karena ini merupakan suatu bentuk proteksi yang tidak berlebihan dan pengakuan terhadap negara kita …Kalo posisi tawar lebih tinggi…hal tersebut harusnya dihindari bu louise daripada nanti dipermasalahkan karena tidak adanya kesejajaran posisi para pihak…haha…anyway, terima kasih buat tanggapannya…
Bravo!A1O.02.173 12.03.10 02:35
Bravo mengko! Terlepas dari analisis hukum sdr di atas, entah kenapa sy melihat sebenarnya kemauan dari pembuat UU tidak sekaku apa yg diperdebatkan selama ini. Apabila kita mau melihat tidak saja dari sisi hukum, banyak sudut pandang lain yang bisa menjadi alasan mengapa sebenarnya kata ‘wajib’ tidak seharusnya ditafsirkan secara harafiah sebagai suatu keharusan yang apabila dilanggar akan ada sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Hal ini didukung juga dengan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran pasal 31. Sektor ekonomi, khususnya investasi, bisa menjadi contoh. Bisa dibayangkan akibatnya terhadap iklim investasi apabila pasal 31 benar-benar ditafsirkan secara harafiah dan seperti tulisan sdr di atas tidak ada pilihan bahasa bagi para pihak, maka investor akan berpikir panjang untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut pendapat sy, sebenarnya maksud ketentuan UU ini baik adanya. Hanya saja, kewajiban penggunaannya tidak bisa diberlakukan secara masif. Kalau menurut sy sebenarnya kewajiban ini harus dilakukan ketika pihak Indonesia yg berkontrak memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, sy sependapat bahwa Surat Menkumham hanya dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan dan tidak mengikat hakim. Surat Menkumham tersebut cukup memberikan rasa nyaman bagi segelintir pihak. Sy juga sependapat dg usulan adanya SEMA. Seharusnya ada upaya untuk memintakan SEMA atau produk sejenis untuk memberikan kepastian dan double protection untuk stakeholder. Keep writing, mengko!
coret-coretA10.02.037 08.03.10 12:34
Pilihan bahasa dalam kontrak hakikatnya mempermudah para pihak untuk melahirkan sebuah perikatan yang mudah dimengerti para pihak dan dapat meminimalir salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan hukum. Dalam tulisan Pak Chandra saya sepakat dalam hal " Surat Menkumham tersebut hanya akan dapat dipakai sebagai acuan para pihak yang berkepentingan saja dan tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa terkait kewajiban penggunaan bahasa indonesia. Saya pun dapat mengerti komentar Pak Wahyu bahwa " Dan bagaimana mungkin SEMA atau PERMA atau fatwa MA sekalipun dapat memberikan penyelesaian atas konflik penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam UU menafsirkan hukum dalam prakteknya Dan SEMA atau Fatwa tidak dapat dijadikan dasar/alasan yang mampu menegasikan UU". Pilihan bahasa seharusnya dikembalikan kepada para pihak sebelum membuat kontrak, apakah pilihan jatuh kepada penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Asing (English), atau bahkan dua bahasa sekalipun dapat mempermudahkan pengertian para pihak dan dapat meminimalir terjadinya wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. salah satu hal penting bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak antara para pihak berbadan hukum Indonesia juga tidak dapat menghilangkan akan adanya resiko wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.
SetujuImanuel 02.03.10 11:03
Saya setuju dengan saudara chndra. Maju terus hukum indonesia.
tanggapanchandra kurniawan 01.03.10 13:51
@Bung Wahyu. Solusi yang saya usulkan sebenarnya bukan merupakan inti dari tulisan saya akan tetapi patut dicoba para pihak yang ingin mendapatkan kejelasan terkait ketentuan UU ini krn MA ataupun Pengadilan berdasarkan UU memang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum baik diminta maupun tidak walopun sudah tentu ini masih debatable. Jika kita melihat konsep Trias Politica maka MA sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan atas interpretasi peraturan dibandingkan lembaga eksekutif. Mengenai bagaimana mungkin sebuah produk UU dapat ditafsirkan seragam oleh para Hakim, kalo menurut saya hal tersebut masih sangat mungkin..yang sedikit tidak mungkin jika ketentuan UU ditafsirkan sama oleh para advokat..hehe... Hakim corong UU?menurut saya, itu konsep yang sudah tidak relevan dengan kemajuan jaman Pak Wahyu..Kita hrs ingat bhw kecenderungan yg terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang...Kalo Hakim hanya jadi corong UU maka tidak akan ada kemajuan hukum apalagi bila bersinggungan dengan yg namanya keadilan..hehe..Banyak terobosan yang dilakukan oleh Hakim-hakim terutama Hakim MK yang menandakan bahwa Hakim bukan hanya sekedar sbg corong UU...anyway, terima kasih atas tanggapannya bung Wahyu.. @Bung Gokma dan bung Richi ditunggu kekritisan kalian..hoho..
sekedar komentarWahyu Gumilar 24.02.10 18:09
Bagus sekali tulisan bung Chandra. saya paham posisi anda sebagai seorang advokat. namun saya agak kurang sependapat mengenai solusi yang anda tawarkan. sederhana saja, bagaimana mungkin sebuah produk UU dapat ditafsirkan seragam oleh para Hakim. Dan bagaimana mungkin SEMA atau PERMA atau Fatwa MA sekalipun dapat memberikan penyelesaian atas konflik penggunaan bahasa indonesia yang diwajibkan dalam UU bahasa tersebut. karena kita bukan negara anglo-saxon yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menafsirkan hukum dalam praktiknya. Dan SEMA atau Fatwa tidak dapat dijadikan dasar/alasan yang mampu menegasikan UU. Bukankah Hakim adalah "corong UU?
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.