DPR dan Pemerintah bersepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (RUU APBN 2012) untuk ditetapkan menjadi undang-undang. “Apakah RUU ini dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Anis Matta yang memimpin sidang, yang kemudian dijawab setuju oleh para anggota dan wakil pemerintah, Jumat (28/10).
Persetujuan ini sekaligus membantah isu Badan Anggaran (Banggar) ‘ngambek’ melanjutkan pembahasan RUU APBN Karena pimpinan diperiksa oleh KPK. Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng mengatakan semua fraksi yang terdapat di Banggar telah menyampaikan persetujuannya terhadap RUU ini. Pada rapat paripurna kali ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo.
Anggota Fraksi PDIP yang berasal dari Sidoarjo, Indah Kurnia menyambut baik RUU APBN 2012 ini. Ia secara khusus menyorot Pasal 18 RUU yang mengatur kemungkinan alokasi dana untuk korban Lumpur Sidoarjo. “Perjuangan seluruh kawan-kawan di Banggar telah berhasil. Kami meminta pimpinan DPR untuk mendesak Presiden untuk membuat Peraturan Presiden mengenai hal ini,” pintanya.
Pasal 18 RUU APBN 2012 ini berbunyi, Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat digunakan untuk:
a. Bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan biaya hidup, biaya evakuasi serta pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tanah dan bangungan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), dan sembilan rukun tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi).
b. Bantuan sosial pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah berdasarkan hasil kajian, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.
















