Publik berharap draf RUU Konvergensi Telematika dirombak total oleh pemerintah. Pasalnya, substansi draf RUU tersebut dinilai lebih mengutamakan kepentingan pebisnis ketimbang menjamin hak warga negara.
Demikian pendapat sama yang diutarakan Project Officer Media Link, Mujtaba Hamdi dan Knowledge Manager Satu Dunia, Firdaus Cahyadi pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/12).
Firdaus berpendapat, draf RUU yang kini masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM itu mendorong sikap konsumtif publik yang sudah menggejala. Hal ini terlihat dari draf RUU yang memposisikan warga negara sebatas konsumen telematika. “Hak konsumen dan hak warga negara jauh beda,” ungkapnya.
Menurutnya, hak konsumen muncul tatkala seseorang membeli atau menguasai produk telematika. Sedangkan hak warga negara sebelum menjadi konsumen telematika tidak mendapat pengakuan.
Tertulis pada paragraf kedua bagian penjelasan, tekanan atau dorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar (open market).
Menurutnya, publik masih melihat bahwa telematika sebatas seberapa prestise memiliki hardware maupun software produk tertentu. Bukannya meredam atau mengalihkan persepsi salah di masyarakat itu, draf RUU malah memperkuat konsumerisme akan produk telematika.
Akibatnya, tutur Firdaus, dampak negatif konsumerisme itu terlihat pada akhir November 2011. Sebanyak 90 orang menjadi korban dalam antrian BlackBerry murah, tiga diantaranya mengalami patah tulang. Kemudian, awal Desember 2011, seorang remaja Christopher Melkey Tanujaya tewas karena si pembunuh mengincar smart phone BlackBerry milik korban.