Pemerintah diminta menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pada membatasi penggunaannya. Menurut anggota Komisi VII DPR, Mardani Ali Sera, masalah subsidi BBM tidak akan sepenuhnya selesai di tahun 2012. Oleh sebab itu, pembatasan BBM susidi yang dilakukan pemerintah pada April mendatang, dianggap bukan langkah yang tepat.
Mardani mengatakan, permasalahan utama mengapa Indonesia harus mengimpor BBM dikarenakan kapasitas kilang yang tidak memadai. Saat ini, kebutuhan nasional mencapai 1,4 juta-1,5 juta barel per hari. Akan tetapi jumlah kilang yang ada hanya menghasilakan maksimal 1,1 juta barel.
“Ini sudah paling maksimal, jadi kita harus impor sekitar 400 ribu barel. Oleh karena itu menaikkan harga BBM sebesar Rp500-1.000 jauh lebih baik karena bisa menghemat Rp38 triliun untuk mengimpor BBM,” kata politisi asal PKS ini dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/1).
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpandangan sama. Menurut pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi justru dapat dianggap sarat akan kepentingan politik yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.
Tulus mengatakan, menaikkan harga BBM adalah instrumen yang jauh lebih efektif ketimbang membatasi penggunaan. Saat ini, katanya, pemerintah hanya berputar putar dan terjebak dalam situasi yang sulit. “Ini menyulitkan pengguna, karena di negara ini infrastruktur gas pun tidak tersedia. Dampak sosial akan jauh lebih besar kalau dibatasi, daripada kenaikan harga,” tuturnya.
Bukan itu saja. Tulus menilai pembatasan penggunaan subsidi akan menimbulkan distorsi sosial yang lebih besar karena sampai saat ini harga BBM subsidi di daerah juga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Apalagi, masih maraknya kasus penyelundupan BBM seperti di Kalimantan.
“Banyak BBM yang diselundupkan. Selain harganya yang tinggi untuk masyarakat, kalau nanti diputuskan pembatasan, maka distorsi sosial akan lebih besar ketimbang pemerintah menaikkan harga BBM dengan elegan,” tambahnya.