Kamis, 16 Pebruari 2012
RUU Konvergensi Telematika Perlu Dikaji Ulang
Pemerintah tidak mempertimbangkan hak warga negara dalam draf RUU Konvergensi Telematika.
FNH
0
RUU Konvergensi Telematika Perlu Dikaji Ulang
RUU Konvergensi Telematika masih dalam pembahasan antar Kominfo dengan Kemenkum HAM. Foto: SGP

 

Perkembangan telematika yang begitu pesat mendorong pemerintah untuk memunculkan peraturan baru. Salah satu aturan yang sekarang tengah dibahas oleh pemerintah adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvergensi Telematika. Sejauh ini, RUU ini masih dalam pembahasan antar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Kementerian Hukum dan HAM.


Permasalahannya, dalam draf RUU Konvergensi Telematika ini, ternyata hak warga negara tidak menjadi pertimbangan. Hak warga untuk bisa mengakses telematika dan dengan itu dapat berkomunikasi tidak muncul dalam pertimbangan RUU.


"Terkait hak warga negara ini makanya kita meminta pemerintah untuk mengkaji ulang seluruh draft dari RUU Konvergensi Telematika. Pengkajian ulang ini harus melibatkan masyarakat secara lebih luas dan tentu saja menjadikan hak-hak warga negara atas telematika sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RUU," ungkap Manager Knowledge Managemen LSM Satu Dunia, Firdaus Cahyadi di Jakarta, Kamis (16/02).


Menurutnya, hak warga negara dalam konteks telematika salah satunya adalah hak warga negara di suatu kawasan terlintasi infrastruktur telematika. Dengan adanya infrastruktur telematika ini, maka hak warga negara untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dapat terpenuhi.


Sementara itu, sejauh ini pembangunan infrastruktur penyiaran hanya berfokus pada daerah Jawa yang memang memiliki konsumen yang lebih banyak dan pembangunan infrastruktur tidak merata. Belum lagi jika setiap pemilik modal diperbolehkan untuk menanam modal di beberapa zona yang ditentukan di dalam RUU, maka akan mematikan lembaga penyiaran lokal.


"Meskipun dalam RUU Konvergensi Telematika dinyatakan bahwa pelaksanaan layanan dasar di daerah terpencil menjadi tanggung jawab pemerintah, namun tidak disebutkan hak warga negara jika tanggung jawab pemerintah itu berpotensi untuk dilanggar," lanjut Firdaus.


Terkikisnya hak warga negara makin jelas terlihat dalam rezim perizinan serta RUU yang dinilai kental dengan komersialisasi telematika. Hal ini terlihat dalam pembagian penyelenggara telematika.


Draf RUU menjelaskan, bahwa penyelenggara telematika dibagi atas dua yakni komersial dan nonkomersial. Pelabelan komersial dan non-komersial ini mencerminkan bahwa atau arus utama ini adalah komersial.


Selain bermasalah di sisi pelabean, juga bermasalah terkait dengan posisi penyelenggara telematika dari komunitas masyarakat atau embaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam RUU ini disebutkan bahwa penyelenggara sosial meliputi penyelenggara fasilitas jaringan telematika, layanan jaringan dan aplikasi telematika, termasuk aplikasi penyebaran konten dan informasi.


“Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah komunitas masyarakat atau LSM yang memiliki atau mengelola portal berita atau informasi, seperti contohnya www.korbanlumpur.infoatau www.suarakomunitas.netmasuk sebagai penyelenggara komersial?” lanjut Firdaus.


Komersialisasi ini makin diperjelas dari politik perizinan dan komersialisasi telematika yang diterapkan dalam RUU Konvergensi Telematika. Dalam RUU ini dijelaskan bahwa setiap penyelenggara telematika harus  mendapatkan izin dari Menteri dan membayar Biaya Hak Penyelenggara (BHP) telematika.


“Bagi koorporasi, tentu persoalan perizinan dan membayar BHP telematika ini tidak menjadi persoalan. Namun, bagaimana dengan komunitas masyarakat dan LSM?” tegas Firdaus.


Urusan perizinan dan birokrasi di Indonesia dinilai rumit. Persoalannya, hal ini akan menutup hak warga negara yang bertempat tinggal di daerah untuk membangun media daerah yang memiliki modal terbatas. Ditambah lagi dengan munculnya Peraturan Menteri (Permen) No 95 Tahun 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (multi channel) pada Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar.


Beberapa hal penting yang diatur dalam Permen ini adalah membuka peluang usaha untuk penyelenggaraan penyiaran multipleksing di zona layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), zona layanan 5 (Jawa Barat), zona layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), zona layanan 7 (Jawa Timur) dan zona layanan 15 (Kepulauan Riau) dalam rangka penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).


Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diberikan kepada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televise. Pemilihan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang akan ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur dalam Peraturan menteri tersendiri sereta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mulai dilaksanakan paling lambat 2 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.


Koordinator Program Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) Mujtaba Hamdi menilai bahwa Permen ini memiliki benturan terhadap UU Penyiaran. Menurutnya, di dalam Permen ini tidak dijelaskan adanya pembatasan penyiaran terhadap lembaga penyiaran swasta sehingga akan berbenturan dengan UU Penyiaran.


“Karena membolehkan perusahaan memiliki frekuensi media lebih dari satu infrastruktur di berbagai zona (ada 15 zona). Kami mendesak Kominfo untuk mencabut Permennya, dan supaya digitalisasi intelegensi diatur ulang dalam UU Penyiaran yang baru, yang sekarang sedang digodok DPR. Supaya sinkron, tidak jalan sendiri lalu melangkahi yang sebelumnya," kata Mujtaba.


Mujtaba menyatakan, jika dipertanyakan ke publik apakah perlu ada perbaikan RUU Penyiaran, kemungkinan besar publik akan menilai saat ini masih baik-baik saja. Namun dari sudut telekomunikasi, kata Mujtaba, apabila terjadi digitalisasi yang tidak bisa dihindarkan, maka konvergensi juga tidak bisa dihindarkan.


Pertanyaanya adalah bagaimana hak publik, kepemilikan, konten, dan lainnya itu akan terjamin. Kekhawatiran Mutjaba, lama-kelamaan perusahaan-perusahaan yang kuat bisa menjadikan masalah internalnya ke ranah politik. “Mereka saling serang, dan publik hanya bisa menonton saja," ujarnya.


Ia meminta agar RUU Penyiaran yang telah dibahas di Komisi II segera direalisasi. Ia pun mengharapkan agar tiga Permen dicabut terlebih dahulu sebelum RUU Penyiaran yang baru disahkan.


"Kalau permen tidak dicabut akan berbahaya, karena bisa terjadi channel-nya banyak tapi dimiliki orang yang itu-itu saja. Cabut dulu permennya, lalu diperjelas dengan UU, baru turunanya ngikutin. Kalau tidak ada payung yang lebih besar, mainnya akan selundupan-selundupan terus," jelasnya.


Tiga permen yang harus dicabut tersebut, kata dia, diantaranya adalah Permen Kominfo No.22/2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (yang merupakan migrasi analog ke digital). Kemudian Permen Kominfo No.23/2011 tentang frekuensi digital, dan Permen Kominfo No.5/2012 tentang Standar DVB-T2.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.