Memasuki tahun 2013, Human Rights Working Group (HRWG) mendesak pemerintah memperhatikan HAM dalam membangun ekonomi dan melakukan aktifitas perdagangan. Karena selama ini, HRWG mencatat pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan penegkan HAM. Misalnya, dalam membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, tak jarang hak masyarakat adat atas tanah terabaikan.
Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, mengatakan sebuah negara akan memiliki posisi tawar yang kuat di kancah internasional jika memenuhi beberapa aspek. Yaitu kekuatan ekonomi, militer dan penghormatan terhadap HAM.
Posisi Indonesia di bidang perekonomian dan perdagangan, kata Rafendi, sudah cukup baik. Hal itu tercermin dalam kepemimpinan Indonesia di Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) serta tergabung dalam organisasi negara kaya di dunia, G20. Bahkan akhir tahun nanti Indonesia menjdi tuan rumah Sesi Kesembilan Konferensi WTO.
Djamin menilai Indonesia dapat mengukir prestasi emas di bidang HAM jika mampu memanfaatkan posisi strategis itu. Sejalan dengan itu maka posisi Indonesia dalam komunitas Internasional akan disegani.
Sayangnya, dalam beberapa waktu ke belakang, pemerintah dinilai belum memanfaatkan peran itu. Malah, Djamin mencatat pemerintah sempat memprotes LSM peduli lingkungan, Green Peace, yang menyebut CPO asal Indonesia diproduksi dengan cara yang tak mematuhi HAM.
Selain itu, Djamin menandaskan, organisasi masyarakat sipil yang membidangi HAM kerap dituding menghambat kemajuan perusahaan lokal. Padahal, LSM yang mengkritisi hal itu menginginkan agar setiap perusahaan yang ada di Indonesia patuh terhadap HAM. Tak ada lagi pelanggaran terhadap hak pekerja seperti hak berserikat dan upah layak. Serta perampasan tanah dan penggusuran.
"Semakin baik pelaksanaan HAM, Indonesia semakin berpengaruh di tingkat global," kata Rafendi dalam jumpa pers di kantor HRWG Jakarta, Senin (7/1).