hukumonline
Senin, 07 Januari 2013
Agar Pembangunan Ekonomi Memperhatikan HAM
Komnas HAM sedang menyusun panduan pembangunan ekonomi berwawasan HAM.
ADY
Dibaca: 1757 Tanggapan: 0
Agar Pembangunan Ekonomi Memperhatikan HAM
HRWG mencatat pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan penegkan HAM. Foto: ilustrasi (Sgp)

Memasuki tahun 2013, Human Rights Working Group (HRWG) mendesak pemerintah memperhatikan HAM dalam membangun ekonomi dan melakukan aktifitas perdagangan. Karena selama ini, HRWG mencatat pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan penegkan HAM. Misalnya, dalam membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, tak jarang hak masyarakat adat atas tanah terabaikan.

Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, mengatakan sebuah negara akan memiliki posisi tawar yang kuat di kancah internasional jika memenuhi beberapa aspek. Yaitu kekuatan ekonomi, militer dan penghormatan terhadap HAM.

Posisi Indonesia di bidang perekonomian dan perdagangan, kata Rafendi, sudah cukup baik. Hal itu tercermin dalam kepemimpinan Indonesia di Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) serta tergabung dalam organisasi negara kaya di dunia, G20. Bahkan akhir tahun nanti Indonesia menjdi tuan rumah Sesi Kesembilan Konferensi WTO.

Djamin menilai Indonesia dapat mengukir prestasi emas di bidang HAM jika mampu memanfaatkan posisi strategis itu. Sejalan dengan itu maka posisi Indonesia dalam komunitas Internasional akan disegani.

Sayangnya, dalam beberapa waktu ke belakang, pemerintah dinilai belum memanfaatkan peran itu. Malah, Djamin mencatat pemerintah sempat memprotes LSM peduli lingkungan, Green Peace, yang menyebut CPO asal Indonesia diproduksi dengan cara yang tak mematuhi HAM.

Selain itu, Djamin menandaskan, organisasi masyarakat sipil yang membidangi HAM kerap dituding menghambat kemajuan perusahaan lokal. Padahal, LSM yang mengkritisi hal itu menginginkan agar setiap perusahaan yang ada di Indonesia patuh terhadap HAM. Tak ada lagi pelanggaran terhadap hak pekerja seperti hak berserikat dan upah layak. Serta perampasan tanah dan penggusuran.  

"Semakin baik pelaksanaan HAM, Indonesia semakin berpengaruh di tingkat global," kata Rafendi dalam jumpa pers di kantor HRWG Jakarta, Senin (7/1).

Rafendi mengingatkan, di tahun ini pemerintah akan dinilai dalam sidang Komite HAM PBB terkait pelaksanaan HAM. Bahkan, tiga pelapor khusus PBB di bidang kebebasan berekspresi, perumahan layak dan kebebasan dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia. Pelapor khusus itu akan bertemu pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM dan masyarakat untuk berdialog terkait implementasi HAM.

Dari pantauannya, Rafendi melihat pelanggaran HAM dalam pembangunan ekonomi dan kegiatan perdagangan tak lepas dari praktik demokrasi oligarkis yang berkembang di Indonesia. Seperti sektor pertambangan. Rafendi melihat konflik yang kerap timbul di sektor pertambangan ditengarai oleh kepentingan politik di sektor tersebut.

Rafendi menuturkan Komisi HAM PBB sudah menerbitkan panduan umum yang ditujukan agar perekonomian sejalan dengan penegakan HAM. Rafendi juga menyambut baik Komnas HAM menindaklanjuti panduan umum itu untuk disesuaikan dengan kondisi nasional. Tapi, dia berharap panduan itu harus dibuat dengan landasan hukum yang kuat semisal, keppres atau perpres.

Bagi Rafendi, landasan hukum itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Sehingga dapat mendorong korporasi dan perusahaan untuk bertanggung jawab atas penegakan dan pemenuhan HAM dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.

Terpisah, Ketua Komnas HAM periode 2012-2017, Otto Nur Abdullah, mengatakan mendapat masukan dari koalisi LSM untuk mengawal pertumbuhan ekonomi agar sejalan dengan HAM. Pasalnya, tahun ini diperkirakan menjadi tahun yang penuh dengan geliat pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang digulirkan pemerintah.

Menurut Otto, koalisi LSM khawatir kebijakan itu dapat berpengaruh negatif terhadap penegakan HAM. Baginya, hal itu berpotensi terjadi, karena sepanjang tahun 2012 dari pengaduan masyarakat ke Komnas HAM, korporasi tertinggi kedua yang dilaporkan.

Atas kekhawatiran itu, Otto menjelaskan, Komnas HAM sedang menyusun panduan agar pertumbuhan ekonomi itu tak bertentangan dengan penegakan HAM. Dalam merancang panduan itu, Otto menyebut Komnas HAM akan menggandeng berbagai pihak, terutama organisasi masyarakat sipil.

Panduan itu lebih kurang mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban korporasi dalam pemenuhan HAM. Misalnya, proses yang harus dijalani dalam proses penggunaan lahan dan lingkungan. Namun, dia belum memastikan apa bentuk hukum dari panduan itu, apakah Keppres, Perpres atau lainnya. Tapi yang jelas proposal panduan itu akan diajukan ke Presiden.

Otto menjelaskan, untuk meminimalisir tingkat pelanggaran HAM dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, Komnas HAM tak dapat bertindak sendiri, butuh dukungan banyak pihak. "Harus bersama, tidak bisa Komnas HAM kerjakan sendiri," ungkapnya kepada hukumonline lewat telepon, Senin (7/1).

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.