hukumonline
Kamis, 02 Mei 2013
May Day dan Permasalahan Buruh yang (Sebenarnya) Sederhana
Oleh: Sugeng Santoso PN *)
Buruh hanya butuh job secure dan financial secure.
Dibaca: 3011 Tanggapan: 0

Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal dengan May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei di seluruh dunia. Sedemikian penting dan hebohnya May Day, maka seluruh lapisan masyarakat baik yang berstatus sebagai buruh ataupun bukan akan terlibat atau 'terpaksa' terlibat dalam peringatan hari buruh tersebut karena jalan-jalan macet dan tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana hari-hari kerja yang lain.

Sejarah May Day tidak bisa dilepaskan dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Awal abad 19 terjadi perkembangan kapitalisme industri yang menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kondisi saat itu terjadi pengetatan disiplin dan pemanfaatan jam kerja yang sangat ekstrem, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, dan hal-hal tersebut memunculkan perlawanan dari kalangan kelas buruh.

Tahun 1806 terjadi pemogokan pertama kelas buruh Amerika Serikat oleh pekerja Cordwainers. Akibat pemogokan ini telah membawa para pencetusnya ke pengadilan dan juga mengungkapkan fakta sejarah bahwa kelas buruh di era tersebut bekerja 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat kejadian pemogokan itu, perjuangan untuk menuntut dikuranginya jam kerja telah menjadi agenda bersama kelas buruhdi Amerika Serikat.

Pada akhirnya, 1Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas buruh dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions.Tanggal ini dipilih terkait momen keberhasilan kelas buruh di Amerika Serikat memperjuangkan ketentuan delapan jam kerja. Ketentuan ini resmi diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Di Indonesia, Hari Buruh mulai diperingati pada tanggal 1 Mei tahun 1920. Tapi sejak masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia karena gerakan buruh selalu dikaitkan dengan faham komunis.

Sejak Orde Baru berakhir, walaupun belum ditetapkan sebagai hari libur, setiap tanggal 1 Mei kalangan buruh kembali bisa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan melakukan demonstrasi di berbagai kota-kota industri.

May Day dan Demonstrasi
May Day identik dengan demonstrasi karena kegiatan ini masih dipandang sebagai strategi yang efektif untuk menyampaikan aspirasi para buruh, termasuk di dalamnya segala macam persoalan yang dihadapi buruh. Namun, permasalahan buruh sebenarnya permasalahan sederhana. Alasannya, pertama, permasalahan yang terjadi antara buruh dan pengusaha pada dasarnya terletak pada kurang adanya jaminan kesejahteraan baik berupa jaminan pekerjaan “job secure” maupun adanya penghasilan yang terus menerus “financial secure”.

Kedua, kurang optimalnya perlindungan dari negara terhadap tindakan sewenang-wenang pengusaha yang secara posisi ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan buruh. Kedua pokok permasalahan tersebut adalah tanggungjawab negara sebagai pengemban amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual. Tentu saja masyarakat dalam hal ini termasuk juga para buruh.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas, maka pemerintah dan DPR perlu menyusun program pembangunan serta regulasi yang sejalan dengan cita-cita negara yang termaktub dalam UUD 1945. Secara khusus, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaku sekaligus pengawas hubungan industrial bertanggungjawab dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran hak buruh.

Dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus bersikap tegas dan tanpa kompromi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran. Namun, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada pengusaha yang baik dan patuh pada aturan.  

Bicara demonstrasi di saat May Day, kita mau tidak mau harus juga menyinggung keberadaan serikat pekerja. Secara normatif, serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Masing-masing serikat pekerja tentunya memiliki caranya masing-masing dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Namun, secara umum aksi turun ke jalan kalangan buruh biasanya bisa merembet menjadi aksi pemblokiran jalan raya atau penyisiran (sweeping) buruh yang tidak mau berdemonstrasi seperti yang belakangan ini marak terjadi. Cara-cara seperti ini tentunya harus dihindari.

Aksi demonstrasi pada kenyataannya juga tidak melulu dilakukan dalam rangka memperjuangkan tuntutan buruh. Ada kalanya, demonstrasi ‘dimanfaatkan’ oleh serikat pekerja sebagai media promosi organisasinya demi merekrut sebanyak mungkin anggota. Semakin banyak anggota berarti semakin banyak pula iuran yang masuk ke kantong organisasi atau bahkan pengurus.

Praktiknya, ada segelintir oknum serikat pekerja yang juga bekerja sama dengan oknum penegak hukum khusus polisi selaku aparat keamanan. Tujuannya untuk meminta fasilitas atau dana kepada perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi permasalahan ketenagakerjaan. Semakin berlarut-larut penyelesaian masalah itu, maka perusahaan akan terus mengeluarkan biaya untuk mengamankan situasi yang terjadi.

Makanya, pihak pengusaha harus menjalankan kewajiban-kewajiban normatifnya untuk memenuhi hak-hak buruh yang telah diperjanjikan. Pengusaha tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang. Putusan Mahkamah Agung No: 687 K/Pid.Sus/2012 yang memberikan hukuman satu tahun penjara kepada pengusaha yang membayar upah di bawah UMK (Upah Minimum Kebupaten Kota/Kabupaten) seharusnya menjadi “presedent” (contoh) agar kalangan pengusaha di negeri ini tidak melakukan kesalahan yang sama.

Pada akhirnya, masyarakat tentunya berharap May Day dapat dirayakan tanpa merugikan masyarakat umum.

Selamat merayakan Hari Buruh Internasional dengan tertib dan damai. Permasalahan buruh yang sederhana seharusnya diselesaikan dengan cara-cara yang sederhana pula dan terbebas dari kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan buruh dan pengusaha.

*) Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.