Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir menjelaskan asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga si pelaku tindak pidana.
“Asas hukum pidana itu ya siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada hukumonline, Senin (9/9).
Asas ini, lanjut Mudzakkir, bukan hanya berlaku antara anak kepada orangtua seperti tabrakan yang menimpa anak musisi Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani, tetapi juga sebaliknya. “Misalnya, ada orangtua pikun melakukan tindak pidana, tanggung jawab pidananya tak bisa dialihkan ke anaknya,” tuturnya memberi ilustrasi.
Meski begitu, lanjut Mudzakkir, orang tua bisa dimintai pertanggungjawaban sosial kemanusiaan oleh korban. Salah satu bentuknya dengan mekanisme gugatan perdata. “Selain gugatan perdata, orangtua bisa dikenakan beban untuk pidana tambahan,” tuturnya.
Mudzakkir menjelaskan untuk pidana penjara memang tak bisa digantikan sama sekali, tetapi dalam hal pidana denda, orangtua bisa dikenakan beban untuk membayar. “Anak itu kan belum ada pekerjaan. Makanya, orangtua bisa dikenakan beban, tetapi itu bukan mengalihkan tanggung jawab pidana,” jelasnya.
Sebagai informasi, Dul tengah menjadi sentral pemberitaan. Pasalnya, Minggu (8/9), putra bungsu Ahmad Dhani dan Maia yang baru berusia 13 tahun itu dianggap bertanggung jawab atas insiden kecelakaan di jalan Tol Jagorawi yang mengakibatkan beberapa korban tewas dan terluka.
Tak Bisa Dipenjara
Lebih lanjut, Mudzakkir mengatakan meski UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan tanggung jawab pidana anak sejak usia 12 hingga 18 tahun, tetap saja tak memungkinkan untuk mengirim Abdul yang baru berusia 13 tahun ke penjara anak.