Selasa, 01 Oktober 2013
KPK Ajak Akademisi Tolak RKUHP
Karena pembahasan tak melibatkan partisipasi publik.
ALI/ANT
Dibaca: 2154 Tanggapan: 1
KPK Ajak Akademisi Tolak RKUHP
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja. Foto: SGP

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak akademisi di Sumatera Utara untuk mengajukan permohonan penundaan pembahasan dan pengesahan Rancangan KUHP (RKUHP) yang sedang dibahas di DPR.

Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja usai berdialog dengan sejumlah akademisi dan pakar hukum di Medan, Selasa (1/10). Ia meminta dukungan permohonan penundaan karena melihat adanya upaya sistemik yang kontraproduktif dalam penegakan hukum di tanah air dalam pembahasan RKUHP itu.

Adnan juga menilai pembahasan RKUHP tidak transparan dan tidak melibatkan peran publik. “Kita tak tahu pembahasannya, tiba-tiba saja sudah mau ‘diketok’ (disahkan),” katanya.

Menurutnya, KPK berkepentingan langsung dalam pembahasan RKUHP karena KPK adalah gerbang terakhir dalam pemberantasan tipikor di Indonesia. Bahkan, sejumlah negara juga telah menganggap KPK sebagai ikon pemberantasan tipikor di tingkat internasional.

Sayangnya, lanjut Adnan, sikap tersebut kadang berbeda di tanah air. Ia mengatakan KPK terkesan ‘dimusuhi’ di Indonesia dengan adanya upaya pengebirian kewenangan dalam pembahasan RKUHP. Karenanya, ia berharap DPR mau mempublikasikan seluruh perkembangan dan tahapan pembahasan RKUHP tersebut.

Bila DPR dan pemerintah tak mau mempublikasikan isi pembahasannya, maka sebaiknya pembahasan ditunda. “Pemerintah juga diharapkan agar menarik kembali RUU itu dan melibatkan publik untuk memberikan tanggapan,” katanya.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Ningrum Natasya Sirait mengatakan pihaknya merasa ‘kecolongan’ dalam pembahasan RKUHP tersebut karena tidak melibatkan publik. Ia menilai anggota DPR seakan terburu-buru membahas RUU ini sebelum habis masa periode di 2014.

Lebih lanjut, Ningrum juga menyayangkan pembahasan RKUHP yang tidak melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan terhadap RUU itu. Misalnya, KPK, BNN dan PPATK yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, narkoba dan pencucian yang juga diatur dalam RKUHP.

Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Muliana Girsang menilai banyak aturan dalam draf revisi KUHP ini kontraproduktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mencontohkan Pasal 763 yang berupaya menghilangkan kewenangan KPK dalam menindak pencuri uang rakyat. Demikian pula materi dalam Bab 31 yang berisi pasal-pasal yang tumpang tindih satu dengan yang lain.

Terpisah, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun juga berpendapat senada. Ia menilai ada upaya-upaya untuk mengebiri pemberantasan korupsi bukan hanya dalam pembahasan RKUHP, tetapi juga dalam Rancangan KUHAP. 

Contoh upaya ‘membonsai’ pemberantasan korupsi adalah dengan memasukkan sedikit pasal-pasal korupsi dalam RKUHP. Dalam RKUHP hanya mengatur sekitar 15 pasal tentang tindak pidana korupsi. Padahal, dalam UU Tipikor yang berlaku sekarang, setidaknya ada 30an pasal yang mengatur tipikor.

“DPR juga bilang akan mengesahkan RKUHP dan RKUHAP pada Oktober ini. Bagaimana mungkin pasal dalam dua kitab itu yang berjumlah lebih dari seribu dibahas hanya dalam sebulan?” tuturnya.

KPK Ajak Akademisi Tolak RKUHP
 - latifa
01.10.13 22:36
yang pasti, banyak pelaku tipikor adalah dari DPR, nah oknum nya itu tidak ingin mengambil resiko membuat RKUHP yang sangat tegas tapi akan membuat pergerakan mereka sendiri berkurang.
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.