"Dengan terbitnya UU tersebut diharapkan segala persoalan yang menjadi kendala dalam pengembangan panas bumi seperti permasalahan tumpang tindih lahan bisa diatasi," katanya saat breakfast gathering yang digelar menyambut gelaran konferensi dan pameran panas bumi serta event energi terbarukan, Kamis (20/3).
Terkait dengan revisi undang-undang tersebut, Kementerian ESDM akan segera menetapkan harga yang menjadi acuan revisi undang-undang. Penghitungan harga melibatkan dua institusi perbankan internasional, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
"Untuk melakukan kajian harga ini, kami menggandeng Bank Dunia dan ADB untuk melakukan kajian harga. Selain itu juga melibatkan PLN, Kementerian Keuangan, pengembang, dan asosiasi,” ujar Trisnaldi.
Trisnaldi menjanjikan, revisi harga patokan listrik dari pengusahaan energi panas bumi akan rampung akhir bulan ini. Ia menegaskan, revisi harga patokan tersebut akan menjadi lebih baik. Sayangnya, Trisnaldi belum bersedia menjelaskan besarannya.
“Kami sudah perbaiki, angkanya pasti lebih baik dari sebelumnya tetapi saya belum bisa menyebutkan nominalnya. Rencananya, dalam bulan ini nominal tersebut akan dipublikasikan,” jelasnya.
Hasil kajian Bank Dunia dan ADB nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam membuat peraturan harga jual energi panas bumi. Trisnaldi menyebut, masalah penentuan harga merupakan hal yang mendesak. Oleh karena itu, phaknya akan bergegas. Ia mengharapkan kedua lembaga itu akan memberikan laporan final dalam dua hari ini.
Menurutnya, hasil kajian final kedua lembaga keuangan ini sudah di bahas seminggu yang lalu. Ia mengatakan, jika harapannya dalam waktu dekat laporan final tersebut sudah terpublikasikan. Dengan demikian, akhir bulan ini sudah ada permen tentang besaran harga listrik panas bumi.
“Pemerintah adalah mengawal roadmap pengembangan energi geothermal sebagai salah satu energi alternatif berjalan lancar. Karena itulah, jika aturan yang ditetapkan pemerintah dinilai memberatkan, tentu saja akan dikaji,” tuturnya.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengakui, saat ini masih ada hambatan untuk pengembangan Wilayah Kerja panas bumi. Hambatan itu berupa harga jual yang dinilai masih belum menarik, perizinan yang rumit, dan pihak pengembangnya tidak punya dana investasi. Akibatnya, pemerintah baru mencapai sekitar 40% target kapasitas pembangunan pembangkit listrik panas bumi.
“Saat ini kapasitas totalnya yang terpasang 2.500 MW. Padahal, hingga tahun 2025 mendatang pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas terpasang PLTP di Indonesia sudah mencapai 6.500 MW,” keluhnya.
Dari total kapasitas yang telah terpasang, baru sekitar separuh yang sudah masuk sistem jaringan kelistrikan. Saat ini kapasitas listrik dari PLTP baru sekitar 1.341 MW yang sudah masuk sistem jaringan kelistrikan nasional. Selebihnya, yaitu 5.159 MW dari total target kapasitas terpasang 6.500 MW, bahkan belum mendapatkan tempat dalam sistem jaringan.
















