Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘mengamankan’ Gubernur Riau Annas Maamun bersama delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di sebuah rumah di kawasan Perumahan Citra Grand Cibubur. Setelah ‘diamankan’, sembilan orang tersebut dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan selain Gubernur, ada pula sopir, ajudan, dan keluarga Gubernur, serta pengusaha. “Bersamaan dengan diamankannya sembilan orang itu, penyidik mengamankan pula satu unit mobil, uang dalam bentuk dollar Singapura dan rupiah dari rumah di Citra Grand Cibubur,” katanya, Kamis (25/9).
Ia menjelaskan, uang dollar Singapura dan rupiah itu ditemukan di dalam amplop yang tersimpan dalam tas. Apabila dikonversi ke rupiah, jumlah uang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Namun, belum diketahui pasti berapa jumlah uang yang ditemukan penyidik karena saat ini penyidik masih melakukan penghitungan.
Walau begitu, Johan belum dapat menyampaikan secara detail terkait kasus apa pengamanan uang dan sembilan orang tersebut. Masalahnya, hingga kini, kesembilan orang itu masih menjalani pemeriksaan di KPK. Penyidik memiliki waktu 1x24 jam untuk mendalami dan menentukan status mereka.
“Ini belum bisa disampaikan karena masih diperiksa. Nanti akan disampaikan setelah ada kesimpulan dari penyidik, apakah terperiksa yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan itu seperti apa. Yang pasti ada informasi dugaan tindak pidana korupsi. KPK punya waktu 1x24 jam untuk memperjelas peristiwa itu,” ujarnya.
Penangkapan Annas ini seolah menjadi ironi. Pasalnya, tidak lama sebelum Annas terjaring operasi tangkap tangan KPK, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Riau Yoserizal Zen menyatakan Pemprov Riau tengah berupaya meningkatkan kinerja pegawai dalam hal akuntabilitas penggunaan anggaran dan perbaikan publik.
Yoserizal mengaku Pemrov Riau di bawah kepemimpinan Annas mendapat sorotan atas kebijakannya yang tegas untuk memangkas anggaran yang dinilai mubazir. Beberapa kebijakan Annas, seperti melarang pegawai melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial.