Sementara, PB PGRI selaku pemohon sebenarnya mengerti akan sulitnya menambah anggaran dan menyalurkannya. Untuk itulah, PGRI berpendapat, yang lebih realistis adalah pemenuhan alokasi anggaran pendidikan menjadi 20% dapat diselesaikan secara incremental dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2006 dan selambatnya tahun 2007.
Yang cukup menarik, Dody Nandika, Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional, dalam sidang mengklarifikasi penghitungan alokasi anggaran untuk pendidikan tahun 2006. Sebelumnya, pihak pemohon menilai pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 8,1%.
Padahal, kata Dody, pemerintah untuk tahun anggaran 2006 telah menganggarkan 9,1%. Yang luput dihitung oleh pemohon kata Dody adalah anggaran pendidikan untuk Departemen Agama (Depag). Dalam kesempatan itu, Dody menegaskan permasalahan dalam pengalokasian anggaran ini terletak dari belum ketemunya persamaan persepsi antara Pemerintah dengan panitia anggaran.
Pendidikan Kedinasan
Selain itu, dalam persidangan juga muncul permasalahan tentang biaya pendidikan kedinasan yang ada di tiap-tiap lembaga tertentu. Untuk itulah, menurut Dody perlu dibuat Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri untuk mengatur pendidikan kedinasan tersebut. Dan untuk anggarannya, kata Dody akan dimasukkan dalam anggaran masing-masing lembaga itu.
Diakui Dody, saat ini ada lembaga yang mengelola pendidikan yang menampung lulusan sekolah menengah. Padahal, seharusnya pendidikan kedinasan ini hanya diperuntukkan kepada pegawai lembaga yang bersangkutan. Contohnya, pendidikan pelayaran, Akademi Militer dan Kepolisian seharusnya anggaran berada di lembaga masing-masing sehingga penghitungan anggarannya tidak rancu.
Untuk masalah pendidikan kedianasan ini, Dody menegaskan jika antara pemerintah dan pemohon sama sekali tidak ada perbedaan persepsi. Karena, pendidikan kedinasan ini memang seharusnya dikeluarkan dari alokasi anggaran pendidikan sesuai yang diamanatkan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Heri Akhmadi, Anggota Komisi X DPR yang mewakili DPR sebagai pihak menyatakan, pemerintah mempunyai peran penting dalam menentukan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang termaktub dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Kalau pemerintah mau dan berniat alokasi minimal itu pasti bisa dipenuhi, tutur Heri ditemui usai sidang pengujian UU 13/2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2006 terhadap UUD 1945, di Mahkamah Konstitusi, Senin (13/3).
Niat itu, kata Heri yang juga politisi PDIP, dapat dilakukan dengan memasukkan dana sisa anggaran tahun sebelumnya senilai Rp56 triliun untuk bidang pendidikan. Pendapat Heri ini senada dengan PGRI, selaku pemohon. Menurut PGRI, jika pemerintah dan DPR mempunyai kemauan politik, maka pemerintah dapat menggunakan sisa anggaran tahun lalu atau mencari peluang untuk mengisi kekurangan anggaran pendidikan. Misalnya anggaran yang tersimpan di Bank Indonesia atau dana cadangan.
DPR sendiri, khususnya Komisi X yang membidangi masalah pendidikan kata Heri tidak bisa terlalu berperan dalam penentuan anggaran pendidikan. Dikatakan Heri, meski DPR mempunyai fungsi budgeting, namun khusus untuk masalah APBN, maka pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berwenang dalam mengajukan RUU APBN.
Dijelaskan oleh Heri, dalam formulasi penghitungan anggaran pendidikan memang tidak memasukkan unsur penggajian guru didalamnya. Karena, jika itu dimasukkan, maka besarnya anggaran untuk pendidikan lebih dari alokasi minimal 20%. Untuk penggajian guru dimasukkan kedalam Dana Alokasi Umum (DAU) daerah-daerah.
