Batas Pensiun Bagir Manan Masih Menggantung
Berita

Batas Pensiun Bagir Manan Masih Menggantung

Kapankah seorang pejabat negara, dalam hal ini Ketua MA, dinyatakan pensiun? Pas pada hari ulang tahunnya atau sampai SK Presiden turun?

Ali/CRS/M-4
Bacaan 2 Menit
Batas Pensiun Bagir Manan Masih Menggantung
Hukumonline

 

Eko mengatakan seharusnya Bagir saat ini tak bisa membuat keputusan apapun. Baik yang bersifat substantif maupun administratif. Contohnya, seperti membuat putusan atau mengangkat pegawai di MA. Kedua hal itu sudah tidak melekat lagi pada Bagir Manan sejak tanggal 6 Oktober karena dasar hukum pengangkatannya sudah berakhir, jelasnya.

 

Eko memang mengaku persoalan ini sedikit rumit. Pasalnya, Surat Keputusan Presiden belum juga keluar meski Bagir telah memasuki masa pensiun. Sekarang ini kan masih mengambang, ujarnya. Namun, ia tetap berpendapat yang menjadi ukuran adalah hari lahir Bagir bukan SK Presiden itu keluar.

 

Lagipula, lanjut Eko, dalam praktek acapkali terjadi SK baru bisa turun setahun kemudian. Sebenarnya penetapan SK-nya pada tanggal lahir. Cuma SK itu diterima seseorang kan beberapa waktu kemudian, ungkapnya. Hal seperti inilah yang terjadi pada Bagir. Makanya, Eko menyarankan Presiden untuk mengeluarkan SK pensiun Bagir tersebut. Sebagai jaminan kepastian hukum, tambahnya.

 

Eko menilai bila Presiden belum mengeluarkan keputusannya maka orang hanya bisa menduga-duga isi keputusan itu. Apakah dia diperpanjang atau diberhentikan dengan hormat? tegasnya.  Namun, idealnya memang SK sudah turun sebelum waktu pensiun seseorang tiba.

 

Harifin punya pendapat berbeda. Menurutnya, secara formal, Bagir dinyatakan pensiun bila SK sudah keluar. Bukan ketika hari jadinya ke-67 tahun. Hal ini memang merupakan kelaziman di MA. Hakim Agung yang sudah memasuki masa pensiun masih beraktivitas di MA sembari menunggu terbitnya SK pensiun untuknya.

 

Terkait persoalan Bagir, Harifin justru menilai tak etis bila Bagir meninggalkan MA pada 6 Oktober. Pasalnya, Bagir telah menerima gaji secara full untuk bulan Oktober. Jadi beliau harus menyelesaikan sampai akhir Oktober, tuturnya. SK Presiden soal pensiun Bagir itu digadang-gadang akan terbit pada 1 November. 

 

Illegal

Di tempat terpisah, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengkritik keras keberadaan Bagir di MA. Ia menuduh Bagir sebagai Ketua MA illegal. Jika Bagir Manan masih tetap berdinas maka kedudukannya harus dianggap sebagai Ketua MA yang tidak sah atau illegal, tuturnya di Jakarta, Kamis (9/10).

 

Emerson menunjuk ketentuan Pasal 11 UU No 5 Tahun 2004 tentang MA. Dalam Pasal itu disebutkan, Ketua MA diberhentikan dengan hormat ketika memasuki masa pensiunnya. Sehingga Bagir tak memiliki dasar hukum apapun untuk bertahan sebagai Ketua MA, baik dalam menjalankan fungsi administratif maupun protokoler, seperti menerima kunjungan tamu asing.

 

Pasal 11 UU MA

(1)  Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:

a.      meninggal dunia;

b.      telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

c.      permintaan sendiri;

d.      sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; atau

e.      ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

 

(2)  Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.

 

Polemik seputar pensiun Bagir ini memang akan terus berlanjut. Kuncinya sekarang tinggal ditangan Presiden SBY. Apakah akan segera mengeluarkan SK pensiun tersebut atau masih akan menunda-nundanya?

 

Hari jadi Bagir Manan yang ke-67 tahun telah jatuh. Hari yang ditunggu-tunggu oleh kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menginginkan Bagir lengser jatuh tiga hari lalu, tepatnya 6 Oktober 2008. Seharusnya, dalam pandangan ICW Bagir otomatis tak boleh bertugas lagi karena sudah pensiun. Seminggu sebelum hari pensiun itu Bagir malah menegaskan tak akan bisa lagi ditemui di MA. Namun, pada Kamis (09/10) Bagir masih tampak di gedung Mahkamah Agung.

 

Pensiun Bagir –dan mungkin pejabat lain yang memasuki usia pensiun-- nampaknya masih menyisakan persoalan. Belum jelas batas waktu apa yang digunakan untuk menyatakan seseorang pensiun dari tugas. Apakah pas ketika umurnya mencapai usia 67 tahun atau saat Surat Keputusan Presiden yang 'mengesahkan' pensiun si pejabat, dalam hal ini Bagir, diterbitkan. Rumitnya, dalam kasus Bagir, meskipun hari pensiun sudah tiba, SK Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga keluar. Mensesneg Hatta Radjasa menjanjikan bakal turun dalam beberapa hari ke depan.

 

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Harifin Tumpa menegaskan yang menjadi tolok ukur bagi Mahkamah Agung adalah SK Presiden. Sepanjang SK belum turun, Bagir masih bisa beraktivitas di MA. Namun, aktivitas tersebut hanya persoalan teknis semata. Ketua MA hanya mengurus persoalan yang bersifat administrasi atau teknis saja, tutur Harifin di Gedung MA, Kamis (09/10) kemarin.

 

Ditegaskan Harifin,  pemilihan Ketua pengganti Bagir baru akan dilakukan setelah SK Presiden keluar. Teknisnya, pimpinan MA akan menggelar rapat pleno. Setelah itu akan dibentuk panitia kecil untuk membuat tata cara pemilihan. Namun, proses itu akan dilakukan bila Bagir sudah benar-benar keluar dari MA. Masak kita bicarakan sekarang, orangnya masih ada. Kan tidak etis, ujarnya.

 

Soal masa pensiun Bagir ini memang jadi persoalan. Dari sudut pandang ilmu administrasi negara, seharusnya Bagir sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua MA serta Hakim Agung terhitung hari pensiunnya. Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UI Eko Prasojo menilai batas akhir Bagir menjabat adalah hari jadinya ke-67 tahun. Ya, pada hari lahirnya lah, ujarnya kepada hukumonline terkait waktu berakhirnya masa jabatan Bagir.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info