Senin, 19 Juni 2017
Dibaca: 49382
Pertanyaan :
Larangan Memakai Bahasa Asing untuk Nama Perseroan
Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) boleh tidak kita menggunakan nama perusahaan dalam bahasa asing (Inggris)?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul "Nama Perusahaan Menggunakan Bahasa Asing (Inggris)" yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 20 September 2010.

 

Intisari:

 

 

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia. Nama perseroan juga harus ditulis dengan huruf Latin. Rangkaian huruf dan angka yang dipakai juga harus membentuk kata.

 

Jika tetap menggunakan nama asing, konsekuensinya nama tersebut bisa ditolak Menteri.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pemakaian Nama PT

Dalam pendirian Perseroan Terbatas (“PT”), pada dasarnya tidak ada larangan eksplisit untuk menggunakan nama perusahaan dalam bahasa asing. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), yang tidak boleh dipakai sebagai nama PT adalah nama yang:

a.    telah dipakai secara sah oleh Perseroan lan atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

b.    bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c.    sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d.    tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e.    terdiri dari angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;

f.     mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

 

Akan tetapi kemudian, ketentuan pemakaian nama PT ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (“PP 43/2011”).

 

Pasal 11 PP 43/2011 secara tegas mengatur:

 

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia.

 

Jadi, ada kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai nama perseroan dalam hal perseroan tersebut:

1.    seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), atau

2.    didirikan menurut hukum Indonesia (badan hukum Indonesia).

 

Menurut informasi yang dijelaskan dalam artikel Dilarang Pakai Bahasa Asing untuk Nama Perseroan, jika tetap menggunakan nama asing, konsekuensinya nama tersebut bisa ditolak Menteri. Pasal 6 PP 43/2011 menyebutkan Menteri Hukum dan HAM dapat menolak pengajuan nama perseroan tersebut.

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, selain larangan menggunakan bahasa asing untuk nama perseroan berbadan hukum Indonesia, PP 43/2011 juga tak membuka peluang penggunakan aksara Arab atau China untuk nama perseroan. Nama perseroan harus ditulis dengan huruf Latin.[1] Rangkaian huruf dan angka yang dipakai juga harus membentuk kata.[2] Dengan kata lain, tidak dimungkinkan membuat nama perseroan yang tidak terdiri dari angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

 



[1] Pasal 5 ayat (1) huruf a PP 43/2011

[2] Pasal 5 ayat (1) huruf e PP 43/2011

KLINIK TERKAIT

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).