Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.

Si Pokrol

Pada dasarnya, bagi pekerja swasta tidak ada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> yang secara tegas mengatur perbedaan waktu kerja pada bulan Ramadan atau hari keagamaan lainnya dengan hari-hari biasa lainnya. Akan tetapi, hal tersebut biasanya tertuang dalam Surat Keputusan Direksi perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, jam kerja selama bulan Ramadan pagi pegawai pemerintahan dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat atau menjadikan <a href="https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1675?SURAT%20EDARAN">SE Menpanrb 06/2023</a> sebagai pedomannya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Tujuan penerbitan KIA ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA dibagi menjadi dua jenis, pertama, untuk anak yang berusia 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Kedua, KIA untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.

Lalu, apakah KIA bersifat wajib? Dan apa saja manfaatnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Cara Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)

The implementation of sanctions for criminal acts in the fisheries sector is in the form of imprisonment and/or fines. In addition, the Fisheries Law confirms that one of the implementations of criminal law in the fisheries sector is also in the form of the sinking of foreign vessels operating in Indonesian territory that do not have Fish Capture License (Surat Izin Penangkapan Ikan/&quot;SIPI&quot;) and Fish Transporting Vessel License (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan/&quot;SIKPI&quot;).

Please read the review below for a further explanation.

Legal Basis for the Sinking of Foreign Fish Thieves Ship

Menurut hukum negara, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji mantan suami PNS kepada mantan istrinya akan terhapus bila mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Artinya, mantan istri PNS yang menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai dengan mantan suaminya itu tidak mendapat bagian sepertiga dari gaji mantan suaminya lagi.

Namun dalam praktiknya, pengadilan bisa saja memerintahkan PNS pria yang bersangkutan untuk memberikan nafkah hanya sampai masa iddah si mantan istri saja.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pembagian Gaji setelah Perceraian PNS

If a migrant was born in Indonesia to parents who are Indonesian Citizens and then his/her parents changed their nationality, then the person concerned is still an Indonesian Citizen. So, what are the factors that cause migrants to lose their citizenship? And how to get it back, especially for children?

Please read the review below for a further explanation.

Can Overseas Migrants Lose their Citizenship?

Similar to child adoption by Indonesian citizens, the adoption of Indonesian children by foreigners is carried out through a court decision or stipulation. However, there are additional requirements, namely:

a. obtain a written permit from the government of the applicant&#39;s country of origin through the embassy or representative of the applicant&#39;s country in Indonesia;

b. obtain a written permit from the Minister; and

c. through childcare institutions.

In addition, the prospective foreign adoptive parents must also fulfill the following requirements:

a. have legally resided in Indonesia for 2 (two) years;

b. obtain written approval from the government of the applicant&rsquo;s country; and

c. make a written statement reporting the development of the child to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia through the local Representative of the Republic of Indonesia.

Please read the review below for a further explanation.

Regulations and Requirements to Adopt Indonesian Children by Foreigners

Setidaknya ada 2 biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses cerai, yaitu biaya advokat (honorarium atas jasa advokat) dan biaya panjar perkara di pengadilan.

Biaya pengacara/advokat atau honorarium atas jasa advokat bergantung pada kesepakatan antara klien dengan pengacara/advokat yang ditetapkan secara wajar. Sedangkan, untuk biaya panjar perkara bergantung pada pengadilan mana Anda akan mengajukan perceraian tersebut. Lalu adakah biaya pengurusan akta cerai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Talak ba&rsquo;in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi keduanya dapat kawin kembali. Lantas, bagaimana cara untuk kawin kembali setelah talak ba&rsquo;in sughra?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Cara untuk Rujuk Setelah Ditalak Bain Sughra

The hierarchy of laws and regulations in Indonesia refers to Article 7 Section (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law 12/2011</a> and its amendment which consists of:

a. 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

b. Decree of the People&#39;s Consultative Assembly;

c. Laws/Government Regulations in Lieu of Laws;

d. Government Regulations;

e. Regulation of the President;

f. Provincial Regulations; and

g. Regency/City Regulation.

&nbsp;

Please read the review below for a further explanation.

Hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia

Pasal 82 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_7_1989">UU 7/1989</a> menerangkan bahwa dalam sidang perdamaian (saat sidang pertama pemeriksaan gugatan cerai), suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

Dengan kata lain, suami istri diharuskan untuk datang dalam persidangan cerai. Namun, ada sejumlah ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan dalam masalah istri gugat cerai suami menolak hingga tidak hadir. Pada intinya, jika ketidakhadiran suami sebagai tergugat diikuti dengan ketidakhadiran kuasanya alias tidak datang pun tidak diwakilkan, berdasarkan Pasal 125 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=hir">HIR</a> hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. 

Jika putusan verstek dijatuhkan dan tergugat (suami) tidak melakukan verzet, putusan verstek dianggap berkekuatan hukum tetap dan akta cerai dapat diterbitkan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegi

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.

Arsip Jawaban

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Syarat dan Cara Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)

Legal Basis for the Sinking of Foreign Fish Thieves Ship

Pembagian Gaji setelah Perceraian PNS

Can Overseas Migrants Lose their Citizenship?

Regulations and Requirements to Adopt Indonesian Children by Foreigners

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Cara untuk Rujuk Setelah Ditalak Bain Sughra

Hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia

Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?

Arsip Jawaban Populer

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!