Yuk Kenali Hakim Ad Hoc dan Pengadilan Ad Hoc di Indonesia!

Mau Buka Kafe? Ini Izin Usahanya

Biaya Urus Cerai

Diam-Diam istriku Nikah Lagi, Aku Kudu Piye?

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lintah%20darat" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Lintah darat</a> adalah orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Keberadaan lintah darat ini tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan dan justru perbuatan pinjam-meminjam uang dengan lintah darat tetap tunduk pada ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Begitu pula dengan pengenaan bunga pinjaman uang sebesar 3 kali lipat juga dapat diperjanjikan antara lintah darat (kreditur) dengan tante Anda selaku peminjam uang (debitur).

Mengenai tante Anda yang menjual motor sewaan, ia dapat dituntut pidana penggelapan dan secara perdata, tante Anda bisa digugat oleh pemberi sewa karena telah melakukan wanprestasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Terjerat Utang dengan Lintah Darat, Ini Hukumnya

Si Pokrol

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara maksimal 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;).

Dalam hal ini, perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Selain itu, perbuatan menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 347 ayat (1) KUHP.

Lalu, adakah sanksi lainnya yang bisa menjerat pelaku yang merupakan anggota kepolisian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pasal untuk Menjerat Oknum Polisi yang Perkosa dan Paksa Pacar Aborsi

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam rangka nikah siri, menurut hemat kami, dapat dikategorikan sebagai janji-janji untuk kawin jika memang bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah untuk menikahinya secara sah sesuai hukum yang berlaku.

Perlu diketahui, janji-janji untuk kawin bukanlah merupakan ruang lingkup dari perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a>&nbsp;jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015/document">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015</a>.

Janji-janji untuk kawin pun juga tidak tunduk dalam ruang lingkup perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;).

Sehingga, jika perempuan tersebut ingin menuntut laki-laki terkait pertanggungjawaban perkawinannya, maka posisinya sangat lemah di mata hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dinikahi Secara Siri dan Diumbar Janji, Bisakah Pihak Istri Minta Suaminya Bertanggung Jawab?

Tindakan sweeping yang Anda maksud merupakan aksi penertiban atas perilaku tidak tertib di masyarakat oleh Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap orang yang menjadi objek sweeping kepolisian berhak untuk menanyakan surat perintah tugas yang diberikan kepada anggota Polri yang bersangkutan.

Selain itu, setiap lembaga penyiaran, termasuk siaran di televisi, wajib menaati <a href="http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012</a>, yang salah satunya, mewajibkan lembaga penyiaran memperoleh persetujuan dari narasumber sebelum materi program siaran disiarkan di televisi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Menurut Pasal 30 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</a> wewenang dan tugas Jaksa, di antaranya adalah:

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Setelah mengetahui apa itu tugas Jaksa, perlu Anda pahami sebutan Jaksa Pengacara Negara (&ldquo;JPN&rdquo;) dalam perkara perdata atau tata usaha negara ternyata dapat dilihat secara rinci dalam huruf C Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab1e07e8bc7a/nprt/lt51cad7dc5034d/peraturan-jaksa-agung-nomor-per-018-a-ja-07-2014-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara</a> yang menjelaskan mengenai 5 tugas jaksa atau dalam hal ini JPN, yaitu:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Bantuan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Pertimbangan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Pelayanan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Penegakan Hukum</li>
	<li style="text-align:justify">Tindakan Hukum</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

DSLC

Nia Mahesa & Co.

Karna Partnership

PERSADA UB

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

PAHAM Indonesia

Legal 1O1

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PBH Peradi

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga

Aturan Tentang Masa Jabatan Ketua RT

Ini Bedanya Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan

Persentase Upah Pokok Kurang dari 75%, Ini Akibat Hukumnya

Aturan AD/ART Serikat Buruh dan Pekerja Harian Lepas

Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana?

Meminjamkan Uang yang Ternyata untuk Judi, Bisakah Melapor Penipuan?

Kasus yang Anda tanyakan berkaitan erat dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, khususnya asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme. Dalam hal PT A hendak mengubah perjanjian tapi tidak ingin melakukan adendum dan menganggap perjanjian sebelumnya tidak pernah ada, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh PT A dan PT B adalah membuat perjanjian baru.

Namun sebelum membuat perjanjian baru, guna mengakomodir kepentingan PT A dan sebagai perwujudan asas iktikad baik, PT A harus mengomunikasikan dan mengusulkan perjanjian baru ke PT B terlebih dahulu, sekaligus mencabut keberlakuan perjanjian sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

Untuk dapat bercerai resmi secara hukum, salah satu pihak atau kuasanya dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Sebagai bukti perceraian atau hubungan perkawinan telah putus secara hukum, kedua belah pihak memperoleh surat cerai atau istilah hukumnya yaitu akta cerai. Bagaimana cara mengurus akta cerai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Mengurus Surat Cerai

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan go public dan siapa pihak yang dapat melakukan go public berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang penelusuran kami, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi dapat melakukan Initial Public Offering (&ldquo;IPO&rdquo;) atau penawaran umum perdana atau yang sering disebut pula dengan go public.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya

Somasi (somatie atau legal notice) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).

Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pengertian Somasi dan Cara Membuatnya

Lakukan Ini Jika Laporan Perkaramu Dicuekin Polisi

YouTube Live Klinik : Mengungkap Motif 456 Orang Nekat Taruhan Nyawa di Ajang Squid Game (Part 1)

Data

berita

Klinik

Events

Jurnal

Produk

Mitra Prosolution

Mitra Lainnya

Arsip Jawaban Populer

Mitra Prosolution

Tips Hukum

Video Klinik

Layanan Kami

Hukumonline

Grup

Sertifikat

Login

Mitra Prosolution

Mitra Lainnya

Arsip Jawaban Populer

Mitra Prosolution

Tips Hukum

Video Klinik

Ikuti Kami

Layanan Kami

Hukumonline

Grup

Sertifikat

Ikuti Kami