Ada Sertifikat Tanah Ganda, Lakukan Langkah Ini

7 Jenis Aliran Hukum dalam Rechtsvinding

Lalai yang Merugikan Orang Lain, Bisakah Dipidana?

Bikin Polisi Tidur Jangan 'Ngasal'! Ikuti Standar Ukuran Ini

Si Pokrol

Hukum administrasi negara dalam arti luas merupakan bagian dari hukum tata negara. Kedua ilmu pengetahuan tersebut memiliki persamaan objek yang dikaji, yaitu negara. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara mendasar. Namun, terdapat juga beberapa ahli yang menjelaskan bahwa tidak ada pemisahan yang tegas antara kedua ilmu hukum tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa gugatan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya walaupun perjanjian tersebut telah berakhir jangka waktunya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Dengan asumsi bahwa jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan konsumen dan telah dibebankan jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan berwenang mengeksekusi mobil tersebut dalam hal Anda cidera janji.

Pelunasan sisa utang diambil dari hasil eksekusi mobil tersebut dengan melaksanakan cara-cara tertentu. Tetapi jika hasil eksekusi masih belum mampu menutup utang, Anda tetap berkewajiban melunasi sisa utang yang belum dilunasi.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Syarat utama untuk bercerai adalah apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Buku nikah adalah syarat administratif utama untuk mengajukan gugatan cerai.

Masalah cerai tanpa buku nikah, jika memang Anda tidak memegang buku nikah (buku nikah hilang), Anda bisa meminta duplikat kutipan akta perkawinan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Akta kelahiran atau yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan kutipan akta kelahiran merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Terhadap kesalahan ketik pada akta kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (&ldquo;Disdukcapil&rdquo;) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (&ldquo;UPT&rdquo;) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta (penduduk).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</div>

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

PAHAM Indonesia

Legal 1O1

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PBH Peradi

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?

First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?

Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin

Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?

5 Asas-Asas Hukum Tata Negara dan Penjelasannya

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Dalam hal terdapat sertifikat ganda atas tanah, maka bukti yang kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Adapun, langkah hukum yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan hak-hak Anda antara lain melakukan penyelesaian sengketa melalui Kantor Pertanahan, mengajukan gugatan pembatalan sertifikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan membuat laporan kepolisian apabila ada dugaan pemalsuan sertifikat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya

Saat ini metode pembayaran menggunakan pay later diminati oleh masyarakat karena menawarkan kemudahan, ragam diskon bahkan cashback yang menggiurkan. Namun, penggunaan pay later yang diakses secara online ini memiliki risiko pembajakan akun sebagaimana Anda alami. Apa jerat hukum bagi hacker akun pay later dan langkah hukum apa yang sebaiknya Anda tempuh?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Akun Pay Later Anda Di-Hack? Lakukan Langkah Ini

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)

Mitra Prosolution

Mitra Lainnya

Arsip Jawaban Populer

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?

First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?

Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin

Tips Hukum

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Video Klinik

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)