Bacaan 4 Menit
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 6 Mei 2021, dimutakhirkan pertama kali pada 27 Desember 2022, dan dimutakhirkan kedua kali pada 17 Mei 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.[1]
Berdasarkan ketentuan larangan PHK karena sakit tersebut, larangan PHK karyawan yang sakit (berkepanjangan atau terus-menerus) terbatas hanya dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Dengan kata lain, pada bulan ke-13, pengusaha dapat melakukan PHK.
PHK karena sakit berkepanjangan menurut UU Cipta Kerja dapat ditemukan pada Pasal 81 angka 45 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf m UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa PHK karena sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.
Adapun hak-hak yang didapatkan bagi pekerja/buruh yang di-PHK karena sakit berkepanjangan dapat Anda temukan pada artikel Hitungan Pesangon 2026 Berdasarkan UU Cipta Kerja.
Di sisi lain, jika dikaitkan dengan pekerja yang sakit dan tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah tidak dibayar apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan atau yang dikenal dengan prinsip no work no pay.
Namun, prinsip no work no pay dikecualikan atas beberapa alasan, salah satunya bagi karyawan sakit menurut keterangan dokter sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.[2]
Artinya, jika sakit, pekerja harus tetap dibayar upahnya sepanjang sakitnya disertai dengan surat keterangan dokter. Jika tidak disertai surat keterangan dokter, maka tetap diperlakukan no work no pay dan bahkan dapat dilakukan tindakan indisipliner.
Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit ialah sebagai berikut:[3]
Menjawab pertanyaan Anda, kami tegaskan bahwa jika yang bersangkutan tidak dapat masuk kerja karena sakit dan ada surat/keterangan dokter yang berwenang, maka ia tidak dapat di-PHK sebelum sakitnya melampaui jangka waktu 12 bulan berturut-turut, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya.
Namun, jika yang bersangkutan sakit dan tidak dapat memberikan surat/keterangan dokter, maka ia dapat dikategorikan mangkir. Jika ia mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, dapat dilakukan PHK sebagaimana yang telah dijelaskan.
Demikian jawaban dari kami terkait PHK karena sakit berkepanjangan menurut UU Cipta Kerja sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 81 angka 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
