Teman saya bekerja di perusahaan A dengan kontrak kerja yang mengatur bahwa setelah berhenti kerja, selama 12 bulan tidak boleh bekerja di bidang yang sama. Jika dilanggar dikenakan denda sebesar 1 tahun gaji. Pertanyaan saya, apakah klausul seperti ini dibolehkan UU Ketenagakerjaan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masalah Klausula Non-Kompetisi (Non-Competition Clause) dalam Kontrak Kerja yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada 22 April 2013.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Ketentuan dalam kontrak kerja yang memuat klausul “…setelah berhenti kerja, selama 12 bulan tidak boleh bekerja di bidang yang sama. Jika dilanggar dikenakan denda sebesar 1 tahun gaji” sebagaimana Anda sampaikan, termasuk sebagai klausul non-kompetisi.
Klausul non-kompetisi merupakan sebuah klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.
Untuk menjawab bolehkah mencantumkan klausul non-kompetisi dalam kontrak kerja, pertama, kami akan mengacu pada aturan tentang hak tenaga kerja untuk memilih pekerjaan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah mencabut UU Ketenagakerjaan,[1] serta UU HAM.
Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk memilih, mendapatkan, dan pindah pekerjaan, serta berhak atas syarat bekerja yang adil.
Pasal 42 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.[2]
Adapun, Pasal 38 ayat (2) UU HAM menjamin hak setiap orang untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
Kedua, dalam membuat kontrak kerja, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur syarat sahnya yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan/kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan.[3]
Sehingga, berlaku pula asas hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda yang berarti setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dan perjanjian yang dibuat tersebut mengikat terhadap para pihak yang membuatnya.[4] Sehingga, suatu perjanjian boleh mensyaratkan hal-hal yang disepakati para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.[5]
Ketiga, klausul non-kompetisi berkaitan erat dengan rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.[6] Sehingga, setiap orang yang sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang, dianggap sebagai bentuk pelanggaran.[7]
Lantas, apakah kontrak atau perjanjian kerja yang memuat klausul non-kompetisi diperbolehkan? Untuk menjawab hal ini, kami akan menjelaskan dengan putusan Mahkamah Agung.
Putusan MA No. 2225 K/PDT/2016 menyatakan bahwa tergugat (mantan karyawan penggugat) telah wanprestasi (hal. 16 dan 20) karena bekerja di perusahaan pesaing sebelum tenggang waktu dalam perjanjian berakhir. Tergugat telah menyalahi perjanjian (dalam bentuk surat pernyataan) untuk bersedia menjaga rahasia dagang dengan tidak bekerja secara langsung atau tidak langsung pada perusahaan pesaing selama 2 tahun (hal. 9 – 10).
Kemudian, Mahkamah Agung juga telah merumuskan kaidah hukum berkenaan dengan dengan klausul non-kompetisi dalam yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 3549 K/Pdt/2023 bahwa perjanjian kerja yang memuat syarat kerja yang memperjanjikan jika pekerja keluar dari perusahaan maka ia tidak boleh bekerja di perusahaan lain yang sejenis dengan perusahaan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu setelah keluar, tidak melanggar hak asasi manusia, namun termasuk ke dalam rezim rahasia dagang.[8]
Dengan demikian, berdasarkan kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa klausul non-kompetisi pada dasarnya tidak melanggar ketentuan UU HAM maupun UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Sebab, klausul tersebut masuk ke dalam rezim hukum rahasia dagang bukan hukum ketenagakerjaan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Indonesian Law Report, Garda Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2025.
[1] Pasal 311 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (“UU Pelindungan Ketenagakerjaan”).
[2] Pasal 42 UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
[3] Pasal 75 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
[4] Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).
[5] Pasal 1337 KUH Perdata.
[6] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”).
[7] Pasal 13 UU Rahasia Dagang.
[8]Indonesian Law Report, Garda Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2025, hal. 59.
