Bisakah Indonesia Digugat Negara Lain karena Karhutla?

PERTANYAAN

Beberapa waktu lalu, Indonesia mengalami sejumlah kejadian Karhutla. Kebakaran hutan yang terjadi ini menimbulkan asap yang mengganggu pernapasan warga sekitar area kebakaran. Bahkan dampak dari kebakaran tersebut sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pertanyaan saya, bisakah negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura yang juga terdampak atas kasus kebakaran hutan ini menggugat pemerintah Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tanggung Jawab Indonesia atas Pencemaran Asap Lintas Batas

KLINIK TERKAIT

Sanksi Pidana Perusahaan Terlibat Karhutla

04 Nov, 2026

Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran, Ini Hukumannya

07 Mar, 2023

Hanya Disuruh Mengangkut Hasil Hutan Ilegal, Bisakah Sopir Dipidana?

22 Jun, 2021

Jerat Pidana Perusahaan Pembabat Hutan Adat

28 Agt, 2020

Kebakaran hutan dan lahan yang asapnya menyebar ke wilayah negara lain merupakan persoalan pencemaran lintas batas (transboundary pollution). Dalam hukum lingkungan internasional, terdapat prinsip yang dikenal “sic utere tuo ut alienum non laedas” yang menentukan kalau suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain.[1]

Prinsip ini telah diakui luas dalam doktrin dan praktik, serta menjadi dasar klaim tanggung jawab negara ketika kegiatan di wilayahnya menimbulkan polusi lintas batas. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Prinsip 21 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (“Deklarasi Stockholm 1972”) dan Prinsip 2 Rio Declaration on Environment and Development 1992 (“Deklarasi Rio 1992”), yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain.
Dalam konteks Association of South East Asian Nation (“ASEAN”), pengaturan mengenai pencemaran asap lintas batas secara khusus terdapat dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (“AATHP”) yang telah disahkan Indonesia melalui UU 26/2014.

Berdasarkan Pasal 2 AATHP, tujuan dari AATHP adalah untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, melalui upaya nasional secara bersama-sama dan mengintensifkan kerjasama regional dan internasional. Tujuan ini harus dicapai dalam konteks menyeluruh dari pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan pada persetujuan ini.

Dalam mencapai tujuan AATHP di atas, Pasal 4 AATHP mewajibkan para pihak (termasuk Indonesia) untuk:

1. Bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, dan untuk mengendalikan sumber kebakaran, termasuk identifikasi kebakaran, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan ketentuan bantuan yang saling menguntungkan.
2. Apabila pencemaran asap lintas batas berasal dari wilayahnya, menanggapi secara cepat terhadap permintaan informasi yang relevan atau konsultasi yang dibutuhkan oleh negara atau negara-negara yang dipengaruhi atau mungkin dipengaruhi oleh pencemaran asap lintas batas tersebut, dalam kerangka untuk meminimalkan akibat dari pencemaran asap lintas batas.
3. Mengambil tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan AATHP.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka hukum nasional untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 67 UU PPLH yang berbunyi:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan berbagai peraturan mengenai kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, antara lain UU Kehutanan, PP 4/2001, dan PP 45/2004 dan perubahannya. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, termasuk ketika dampaknya menimbulkan pencemaran asap lintas batas.

Lantas, apakah negara lain dapat menggugat Indonesia?

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam AATHP

Apabila kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan pencemaran asap yang memasuki wilayah negara lain, negara terdampak dapat mempersoalkan kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban dalam AATHP. Namun, hal tersebut tidak serta-merta berarti Indonesia dapat langsung digugat ke pengadilan internasional.

Alasannya, karena AATHP mengatur bahwa sengketa mengenai penafsiran, penerapan, atau pemenuhan terhadap perjanjian diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 AATHP. Oleh karena itu, AATHP tidak membentuk pengadilan atau tribunal ASEAN yang secara khusus berwenang mengadili sengketa pencemaran asap lintas batas.
Praktik yang sering terjadi bukanlah gugatan terhadap pemerintah (yang dilindungi prinsip kekebalan negara atau state immunity) melainkan menyasar korporasi penyebab karhutla. Sebagai contoh, di Singapura terdapat Transboundary Haze Pollution Act 2014. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah Singapura untuk melakukan penegakan hukum kepada orang perorangan maupun korporasi yang bukan warga negara Singapura, dan perbuatannya dilakukan di luar yurisdiksi Singapura, sepanjang perbuatan tersebut menyebabkan polusi asap di teritori Singapura.[2]
Namun, mekanisme tersebut dibedakan dari gugatan terhadap Indonesia sebagai negara. Transboundary Haze Pollution Act 2014 merupakan hukum nasional Singapura yang mengatur pertanggungjawaban orang perseorangan atau korporasi atas pencemaran asap di Singapura, bukan mekanisme untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia sebagai negara.
Oleh karena itu, Malaysia atau Singapura yang terdampak asap dari kebakaran di Indonesia dapat menggunakan mekanisme AATHP untuk meminta informasi, melakukan konsultasi, atau menyampaikan persoalan kepada Indonesia.

Apakah Indonesia Dapat Digugat ke Mahkamah Internasional?

Bagaimanakah dengan gugatan melalui Mahkamah Internasional? Eman Suparman (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) dalam artikel Karhutla 2026 dan Tanggung Jawab Lintas Batas: Bisakah Indonesia Digugat? menerangkan bahwa kemungkinan sengketa karhutla dibawa ke International Court of Justice (“ICJ”) berhadap lebih dahulu dengan persoalan yurisdiksi. Alasannya, Pasal 36 Statuta ICJ menempatkan persetujuan negara sebagai dasar penting bagi ICJ untuk memeriksa suatu sengketa, baik melalui persetujuan khusus, klausul dalam suatu perjanjian, maupun bentuk penerimaan yurisdiksi lainnya. ICJ sendiri menegaskan bahwa yurisdiksi perkara antarnegara bertumpu pada persetujuan negara yang bersengketa.

Di lain sisi, AATHP tidak memuat klausul yang menyerahkan sengketa kabut asap kepada ICJ. Oleh karena itu, keberadaan asap yang melintasi batas negara belum cukup untuk membawa Indonesia secara sepihak ke ICJ. Negara yang merasa dirugikan tetap harus menunjukkan adanya dasar yurisdiksi yang memungkinkan ICJ memeriksa sengketa tersebut. Selain itu, Pasal 26 AATHP menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak memengaruhi hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian internasional lain yang telah berlaku bagi mereka.

Sehingga, Malaysia atau Singapura dapat mempersoalkan tanggung jawab dan kepatuhan Indonesia apabila terdapat pencemaran asap lintas batas, terutama melalui mekanisme yang tersedia dalam AATHP. Namun, apakah persoalan tersebut dapat dibawa ke pengadilan internasional bergantung pada ada atau tidaknya dasar yurisdiksi yang berlaku dan diterima oleh negara-negara terkait.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Statute of the International Court of Justice;
2. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Penraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Referensi:

1. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, yang diakses pada tanggal 09 November 2026, pukul 13.16 WIB;
2. Rio Declaration on Environment and Development 1992, yang diakses pada tanggal 09 November 2026, pukul 13.19 WIB;
3. Imamulhadi. Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014: Potensi Sengketa Lingkungan Hidup Lintas Batas Indonesia-Singapura. Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, 2017;
4. Magdariza. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Terkait Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Perspektif Hukum Islam. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2024.

---

[1] Magdariza. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Terkait Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Perspektif Hukum Islam. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 234.

[2] Imamulhadi. Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014: Potensi Sengketa Lingkungan Hidup Lintas Batas Indonesia-Singapura. Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, 2017, hal. 160