Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Cara Mengajukan Gugatan Nafkah Anak ke Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Steven Lie, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 1 April 2019, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 11 Oktober 2023, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 24 April 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan menerangkan bahwa pada dasarnya kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dewasa. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Terkhusus bagi si ayah, ia bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
Tanggung jawab ayah ini diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut.
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Menjawab apakah tidak menafkahi anak bisa dituntut, kami sampaikan hal itu benar adanya. Seorang mantan istri dapat menuntut suami yang tidak menafkahi anaknya sesuai putusan pengadilan.
Pasalnya, dalam hal putusan perceraian telah ditetapkan dan mantan suami telah diputuskan wajib memberikan nafkah anak, namun mantan suami tidak memberikan nafkah anak, alih-alih mengajukan gugatan nafkah, Anda selaku mantan istri dapat menuntut nafkah anak setelah cerai berdasarkan Pasal 196 dan Pasal 197 HIR.
Pasal 196 HIR
Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.
Pasal 197 HIR
Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.
Dengan demikian jika mantan suami tidak mau melaksanakan isi putusan, maka atas permintaan Anda, pengadilan akan memanggil dan memperingatkan mantan suami sebagaimana dijelaskan di atas.
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi para pihak (penggugat maupun tergugat) yang berperkara perdata di pengadilan untuk didampingi/diwakilkan oleh penasihat hukum atau advokat.
Namun jika para pihak menghendaki untuk didampingi atau diwakilkan oleh penasihat hukum, hal tersebut sah-sah saja, asalkan diberikan surat kuasa khusus untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR sebagai berikut.
Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.
Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dapat disimpulkan jika mantan suami tidak memberikan nafkah anak, Anda dapat memohon eksekusi melalui pengadilan.
Demikian jawaban dari kami terkait jika mantan suami tidak menafkahi anak sesuai putusan pengadilan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.