Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.

Si Pokrol

Akta notaris terdiri dari akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Pembuatan akta kuasa dapat dikategorikan sebagai akta yang dibuat di hadapan notaris.

Di sisi lain, surat/akta kuasa tetap dianggap sah, meskipun tidak ditandatangani oleh penerima kuasa. Patut diperhatikan bahwa pemberi kuasa sekaligus sebagai penghadap seharusnya ikut menandatangani akta tersebut, tidak hanya notaris. Dengan tidak adanya tanda tangan dari pemberi kuasa, maka surat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;

Pembuatan Surat Kuasa di Hadapan Notaris

Teori receptio a contrario ini dapat kita temukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Secara sederhana teori receptio a contrario dapat diartikan sebagai teori yang menganggap hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Teori Receptio A Contrario

Ketentuan mengenai &ldquo;turut serta melakukan&rdquo; dan &ldquo;pembantuan&rdquo; atau &ldquo;membantu melakukan&rdquo; telah diatur dalam pasal tersendiri pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a>&nbsp;yang lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a> yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Apa perbedaan turut serta dan pembantuan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Life imprisonment is one of two variants of imprisonment in the <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Criminal Code</a>. Life imprisonment does not mean that the convict is imprisoned for a period of time equal to his/her age at the time the verdict was handed down, but life imprisonment means imprisonment for as long as the convict is still alive until he/she passes away. What is the legal basis?

Please read the review below for a further explanation.

The Definition of Life Imprisonment

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Untuk mendapatkan buku pendaftaran rujuk, maka suami-istri terkait dapat datang bersama-sama ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami-istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak/cerai dan surat keterangan lain yang diperlukan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;

Tata Cara Rujuk dalam Masa Iddah

Benar. Orang yang menyuruh orang lain (pelaku) untuk merusak barang orang lain juga dapat dijerat Pasal 406 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> tentang perusakan atau Pasal 521 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a> tentang perusakan dan penghancuran barang, sebagaimana pelaku perusakan yang melakukannya. Sebab, hal ini berkaitan dengan penggolongan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Basically, Catholic marriage has the characteristic of being one forever and inseparable, monogamous and indissolubile, which means after a marriage between people who are legally baptized (ratum) and consummated by intercourse, the marriage becomes indissoluble, except by death.

However, if referring to the positive law in Indonesia, according to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 1 of 1974 on Marriage</a> (&ldquo;Law 1/1974&rdquo;) and its amendment, one of the reasons a marriage can end is because of divorce, which can only be carried out through a court hearing after the court has tried and failed to reconcile the two parties.

Please read the review below for a further explanation.

Divorce Law in Catholic Marriage

According to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 1 of 1974 on Marriage</a> (&ldquo;Law 1/1974&rdquo;) and its amendment, the kind of marriage you mentioned is known as Mixed Marriage. How is it regulated in Indonesia? Is it possible for a person to lose his/her citizenship by having a mixed marriage?

Please read the review below for a further explanation.

Do You Want to Marry an Expatriate? Check out the Legal Procedures and Consequences!

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Lalu, apakah harus memenuhi unsur dalam suatu pasal? Bagaimana jika tidak memenuhi salah satu unsurnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_37_2004" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 37/2004</a> didasarkan pada antara lain 4 asas kepailitan. Namun pada umumnya undang-undang kepailitan menganut 11 asas kepailitan dari mulai asas mendorong investasi dan bisnis hingga asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana. Apa saja asas kepailitan yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata dan Hukum Kepailita

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.

Arsip Jawaban

Pembuatan Surat Kuasa di Hadapan Notaris

Arti Teori Receptio A Contrario

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

The Definition of Life Imprisonment

Tata Cara Rujuk dalam Masa Iddah

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Divorce Law in Catholic Marriage

Do You Want to Marry an Expatriate? Check out the Legal Procedures and Consequences!

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

Arsip Jawaban Populer

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Mitra Prosolution

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Tips Hukum

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Video Klinik

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)