Aturan Cuti Melahirkan: Apakah Mengurangi Cuti Tahunan?

PERTANYAAN

Saya ingin mengeluhkan hak cuti tahunan di kantor saya bekerja. Saya melahirkan pada bulan Januari 2026 dan kembali bekerja pada bulan Maret 2026. Atasan saya tidak memberikan hak cuti tahunan seperti biasanya. Dia mengatakan jatah cuti tahunan saya sudah habis dan akan ada lagi pada tahun depan. Jadi saya dianggap harus bekerja selama 12 bulan berturut-turut dulu baru dapat hak cuti. Cuti melahirkan apakah mengurangi cuti tahunan? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Apakah Cuti Melahirkan Menghapus Jatah Cuti Tahunan dan Istirahat Panjang? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 10 Juni 2019, yang dimutakhirkan pertama kali pada 22 Agustus 2022, dimutakhirkan kedua kali pada 14 November 2023, dan dimutakhirkan ketiga kali pada 8 Agustus 2025.

KLINIK TERKAIT

Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Terima Gaji Penuh?

05 Nov, 2026

Surat Keterangan Dokter Online untuk Cuti Sakit Apakah Sah?

24 Sep, 2026

Aturan Cuti Tahunan Terbaru, Bolehkah Lebih dari 12 Hari?

23 Jul, 2026

Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Cuti Tahunan

16 Jul, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Waktu Istirahat dan Cuti

Sebelum membahas mengenai cuti istri melahirkan apakah mengurangi cuti tahunan? Perlu dipahami berdasarkan Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja, yang meliputi:

1. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
2. istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu;^[1]
3. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus; dan
4. istirahat panjang dapat diberikan perusahaan tertentu yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Patut diketahui, mengenai istirahat panjang dahulu diatur lebih lanjut dalam Permenaker 23/2021.

Apakah Cuti Melahirkan Mengurangi Cuti Tahunan?

Sebelumnya kami mengasumsikan Anda telah dapat menggunakan hak cuti tahunan karena telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Kemudian, Anda menggunakan hak cuti melahirkan 3 bulan dari Januari hingga Maret 2026.

Menjawab apakah cuti melahirkan mengurang cuti tahunan, kami sampaikan bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, pada praktiknya di Indonesia pekerja yang menggunakan cuti melahirkan tetap mendapatkan cuti tahunan. Sebab, baik yang menggunakan cuti tahunan dan cuti melahirkan pada dasarnya berhak atas upah penuh dari perusahaan.^[2]

Kapan Harus Mulai Cuti Melahirkan?

Ketentuan cuti melahirkan diatur dalam Pasal 82 UU Ketenagakerjaan, yang menerangkan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Berapa Lama Hak Cuti Melahirkan?

Merujuk ketentuan Pasal 82 UU Ketenagakerjaan, lama hak cuti melahirkan adalah 3 bulan. Akan tetapi, lamanya cuti melahirkan dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.^[3]

Sanksi Perusahaan yang Tidak Memberikan Cuti Tahunan

Perusahaan yang melarang pekerja untuk mengambil hak cuti tahunan karena telah menggunakan cuti melahirkan 3 bulan dapat dikenakan sanksi. Apa sanksi jika cuti melahirkan mengurangi cuti tahunan?

Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memberikan sanksi pidana denda paling banyak kategori VIII[4] yaitu Rp50 miliar.[5] Tindakan perusahaan yang melanggar hak cuti tahunan Anda merupakan tindak pidana pelanggaran.^[6]

Selain itu, Anda dapat menempuh jalur penyelesaian yang diatur dalam UU PPHI, yaitu penyelesaian perselisihan hak karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.^[7]

Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Demikian jawaban dari kami terkait aturan cuti melahirkan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan.

^[1] Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

^[2] Pasal 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”0.

^[3] Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

[4] Pasal II ayat (3) huruf a dan ayat (2) huruf c angka 1 butir b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[5] Pasal 79 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

^[6] Pasal 81 angka 68 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

^[7] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.