Bacaan 10 Menit
Istri saya karyawan swasta, saat ini sedang hamil 7 bulan. Ketika ingin mengajukan cuti hamil, perusahaan mengatakan bisa cuti hamil, tetapi karena belum 1 tahun bekerja, jadi istri saya tidak mendapat gaji dan tunjangan selama cuti hamil. Benarkah demikian? Atau apakah saat cuti melahirkan dapat gaji dan tunjangan? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Belum Setahun Bekerja, Apakah Bisa Cuti Melahirkan? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Desember 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 09 Juli 2024.
Hak cuti hamil dan melahirkan adalah hak yang diberikan oleh undang-undang khusus bagi pekerja perempuan. Adapun pengaturan mengenai cuti hamil dan melahirkan ini diatur dalam Pasal 82 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui lama cuti melahirkan adalah 3 bulan dengan pembagian 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Perlu diperhatikan juga bahwa lamanya cuti melahirkan ini dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.[1]
Perusahaan yang tidak memberikan cuti melahirkan kepada karyawannya dapat dijerat dengan sanksi pidana dan tindakannya termasuk tindak pidana kejahatan.[2] Pelanggaran terhadap Pasal 82 UU Ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[3] yaitu sebesar Rp200 juta.[4]
Namun kemudian diterbitkan UU KIA yang memberikan peraturan cuti melahirkan terbaru. Dalam UU KIA, ibu didefinisikan sebagai perempuan yang mengandung, melahirkan, dan/atau menyusui anak atau mengangkat anak, yang merawat, mendidik, dan/atau mengasuh anak.[5]
Selanjutnya UU KIA mengatur bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan 6 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:[6]
Apa yang dimaksud dengan kondisi khusus? Menurut Pasal 4 ayat (5) UU KIA, kondisi khusus meliputi:
Selain itu, ibu yang bekerja juga berhak mendapatkan:[7]
Pemberi kerja wajib dalam memberikan cuti melahirkan.[8] Selain itu, pemberi kerja tidak dapat memberhentikan seorang ibu yang melaksanakan cuti melahirkan dan tetap memberikan hak-haknya sebagai pekerja.[9]
Jika seorang ibu yang sedang melaksanakan cuti melahirkan diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[10]
Menjawab pertanyaan Anda tentang gaji cuti melahirkan, dari penjelasan mengenai cuti melahirkan menurut UU Ketenagakerjaan dan UU KIA di atas, cuti hamil dan melahirkan ini memfokuskan pada kondisi pekerja perempuan yang sedang hamil, bukan masa kerjanya.
Hal ini karena cuti hamil bukanlah cuti tahunan yang memiliki prasyarat lama bekerja sebelum mendapatkannya. Cuti tahunan diberikan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.[11]
Lantas, cuti melahirkan dapat gaji berapa? Gaji cuti melahirkan pada dasarnya dibayar penuh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 26 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 84 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 5 ayat (2) UU KIA yang menyatakan bahwa pekerja perempuan yang menjalani cuti hamil dan melahirkan berhak atas gaji atau upah penuh dengan perhitungan gaji untuk karyawan cuti melahirkan:
Ketentuan soal hak atas upah ini kemudian dipertegas kembali dalam PP Pengupahan dan perubahannya yang menyatakan bahwa pekerja/buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan cuti sebelum dan sesudah melahirkan, tetap dibayar upahnya.[12]
Lalu apakah tunjangan saat cuti hamil juga ikut dibayarkan? Perlu diketahui bahwa perusahaan tetap wajib membayar semua tunjangan tetap yang telah tercantum dalam dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Mengingat undang-undang hanya menggunakan kata “upah”, bukan komponen upah secara khusus seperti upah pokok.
Upah atau gaji istri Anda adalah hak, sehingga saat cuti hamil dan melahirkan pun harus tetap dibayarkan. Adapun langkah hukum yang dapat istri Anda lakukan adalah jalur penyelesaian perselisihan hak dengan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yakni melalui perundingan bipartit.[13] Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.[14] Perundingan ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.[15]
Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.[16] Nantinya, Anda dan pengusaha menempuh mediasi hubungan industrial.[17] Dalam hal penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial.[18]
Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh kasus dalam Putusan MA No. 81 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Dalam dalilnya, penggugat (pekerja perempuan) ini mengungkapkan bahwa ia telah melahirkan anak yang kedua di mana cuti melahirkan penggugat hanya diberikan oleh pihak tergugat (pengusaha) selama 2 bulan. Sedangkan menurut Pasal 82 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pekerja perempuan yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan, sehingga masih ada sisa cuti penggugat selama 1 bulan lagi yang harus dibayarkan oleh tergugat. Karena alasan tertentu, tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap penggugat (hal. 2 dan 4).
Akhirnya, hakim dalam putusannya menghukum tergugat membayar hak-hak penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan pengobatan serta uang kekurangan atas cuti melahirkan dengan jumlah sebesar Rp39.450.000 (hal. 7–8).
Demikian jawaban dari kami tentang perhitungan gaji untuk karyawan cuti melahirkan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Penjelasan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 66 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 185 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 81 angka 66 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[5] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA”)
[6] Pasal 4 ayat (3) huruf a UU KIA
[7] Pasal 4 ayat (3) huruf b, c, d dan e UU KIA
[8] Pasal 4 ayat (4) UU KIA
[9] Pasal 5 ayat (1) UU KIA
[10] Pasal 5 ayat (3) UU KIA
[11] Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[12] Pasal 40 ayat (2) huruf c jo. Pasal 40 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
[13] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)
[14] Pasal 1 angka 10 UU PPHI
[15] Pasal 3 ayat (2) UU PPHI
[16] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI
[17] Angka 6 Penjelasan Umum UU PPHI
[18] Pasal 5 UU PPHI
