Surat Keterangan Dokter Online untuk Cuti Sakit Apakah Sah?

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan, apakah surat dari aplikasi telemedicine atau sejenisnya, dapat dipakai sebagai bukti ke HR untuk izin sakit? Di dalam surat dokter online disebutkan diagnosa, jumlah hari istirahat yang diizinkan, nama dokter dan SIPP dokter. Surat sakit online apakah sah?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Sahkah Pakai Surat Dokter Konsultasi Online untuk Izin Sakit? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 November 2021, lalu pertama kali dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 25 Juli 2024

KLINIK TERKAIT

Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter

13 Nov, 2026

Perhitungan Pesangon PHK karena Sakit Berkepanjangan

08 Mei, 2026

Berapa Lama Aturan Cuti Sakit Karyawan Swasta?

26 Jun, 2024

Identitas Bayi Tertukar di Rumah Sakit, Ini Hukumnya

29 Agt, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penting untuk diketahui bahwa pekerja berhak atas cuti sakit. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan yang diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus.[1]

Bolehkah Memakai Surat Dokter Konsultasi Online sebagai Izin Sakit?

Surat sakit online apakah sah? Sepanjang penelusuran kami, baik UU Ketenagakerjaan maupun PP Pengupahan tidak mengatur secara spesifik wujud dan cara memperoleh surat dokter atau surat sakit. Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan hanya menyebutkan “menurut keterangan dokter”. Dengan demikian, kami berpendapat surat keterangan dokter atau surat sakit dari konsultasi online tersebut sah-sah saja.

Namun, yang pasti, surat keterangan dokter hanya boleh diberikan oleh dokter yang telah memeriksa sendiri kebenaran kondisi pasien yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KODEKI:

Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Walaupun surat keterangan dokter online untuk cuti sakit dibolehkan. Merujuk pada pasal tersebut, kami tekankan bahwa sebelum memberikan surat keterangan, dokter wajib memeriksa pasien yang bersangkutan terlebih dahulu.

Legalitas Pemeriksaan Dokter via Konsultasi Online

Selanjutnya, terkait keabsahan pemeriksaan dokter yang dilakukan melalui konsultasi online, UU Kesehatan terbaru yang berlaku sejak 08 Agustus 2023 mengenal apa yang disebut telekesehatan dan telemedisin.

Adapun definisi dari masing-masing istilah tersebut adalah:

1. Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitas layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi digital.[2]
2. Telemedisin adalah pemberian dan fasilitas layanan klinik melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

Telekesehatan dan telemedisin digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.[3]

Telekesehatan sendiri terdiri atas pemberian pelayanan klinis dan pelayanan nonklinis.[4] Khusus untuk pemberian pelayanan klinis dilakukan melalui telemedisin, yang bentuknya antara lain berupa suhan medis/klinis dan/atau layanan konsultasi kesehatan.[5]

Menurut Pasal 561 PP 28/2024, jenis pelayanan telemedisin meliputi:

1. telekonsultasi, merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk menegakkan diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan/ saran tata laksana;
2. telefarmasi, merupakan pelayanan kefarmasian melalui penggunaan teknologi komunikasi dan sistem informasi kepada pasien dalam jarak jauh; dan
3. pelayanan telemedisin lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan semua pelayanan konsultasi dengan telemedisin sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Sumber daya manusia telemedisin terdiri atas:[6]

1. tenaga medis;
2. tenaga kesehatan; dan
3. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan telemedisin ini wajib memiliki surat tanda registrasi (“STR”) dan surat izin praktik (“SIP”).[7]

Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara hukum, dokter yang telah mempunyai STR dan SIP diperbolehkan memberikan surat keterangan sakit bagi pasien yang diperiksa melalui telekonsultasi/konsultasi online.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, secara hukum karyawan yang sakit boleh melampirkan surat keterangan dokter yang diperolehnya melalui konsultasi online sebagai keterangan sakit, sepanjang keterangan yang diberikan dokter dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini berarti keterangan yang diberikan tersebut benar dan tidak dipalsukan, serta diberikan setelah diperiksa sendiri kebenarannya.

Jika surat keterangan tersebut diberikan dokter yang tidak memeriksa sendiri kebenarannya, maka dokter yang bersangkutan berpotensi melakukan pelanggaran disiplin profesi dengan membuat keterangan medis yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan dan dapat diadukan kepada Majelis Disiplin Profesi atau MDP.[8]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait keabsahan surat dokter online sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Referensi:

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter 2025, diakses pada 24 September 2026, pukul 15.00 WIB.

---

[1] Pasal 81 angka 43 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[2] Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU 17/2023”)

[3] Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan

[4] Pasal 25 ayat (3) UU Kesehatan

[5] Pasal 25 ayat (4) UU Kesehatan dan penjelasannya

[6] Pasal 562 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”)

[7] Pasal 562 ayat (2) PP 28/2024

[8] Pasal 4 ayat (1) huruf o jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan