Pemberian fasilitas kerja atau tunjangan fasilitas kerja sebagaimana Anda tanyakan pada prinsipnya merupakan kewenangan perusahaan. Penyediaan fasilitas kerja diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu, berhakkah karyawan kontrak mendapatkan fasilitas kerja atau tunjangan fasilitas kerja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Pemberian Fasilitas Kerja bagi Karyawan

Benar bahwa upah dapat diberikan berdasarkan perhitungan dan dibayarkan secara harian menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil. Bagaimana penjelasannya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

2 Macam Sistem Upah di Indonesia dan Formula Penghitungannya

Struktur dan skala upah&nbsp;adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Struktur dan skala upah ini digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah di perusahaan yang bersangkutan.

Lantas, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di bawah ini.

Mau Menyusun Struktur dan Skala Upah? Perhatikan 5 Hal Ini

Komponen upah yang diterima oleh pekerja dapat terdiri atas upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Lantas, berapakah minimal persentase upah pokok yang seharusnya diterima oleh pekerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

4 Komponen Upah Karyawan dan Rumus Hitungnya

Jika mempekerjakan melebihi waktu kerja, pengusaha&nbsp;wajib membayar upah kerja lembur. Adapun upah lembur pada dasarnya&nbsp;dihitung berdasarkan upah bulanan yang saat ini diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_35_2021" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>. Lantas bagaimana cara menghitung upah lembur pekerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat I (provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat II (kabupaten/kota). UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMK, maka&nbsp;yang berlaku adalah UMK. Mengapa demikian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan uang pisah kepada karyawan yang resign. Hal ini telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yakni diatur pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_35_2021" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>. Sehingga apabila perusahaan melanggarnya, karyawan dapat menuntut haknya kepada perusahaan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Kewajiban Perusahaan Bayar Uang Pisah ke Karyawan

Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 

Pada prinsipnya, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan serikat pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun, pelaksanaan mogok kerja tidak boleh sembarangan dan harus tetap menaati koridor hukum. Jika tidak, mogok kerja dikategorikan tidak sah.&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya

Beranda

Home

karyawan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#karyawan